Purbaya Yudhi Sadewa mungkin termasuk menteri yang paling mudah dikenali publik. Bukan semata karena posisinya sebagai Menteri Keuangan, tapi juga gaya komunikasinya berbeda. Gayanya lugas, spontan, terkadang meledak-ledak, dan mudah dikutip.
Sosok Purbaya seperti menghadirkan wajah lain birokrasi. Bahasa ekonomi yang rumit dibicarakannya secara lebih cair. Publik mengenal orangnya sekaligus mengenal sikapnya. Efeknya terlihat. Survei Great Institute pada Oktober 2025 menempatkan pengangkatan Purbaya sebagai salah satu kebijakan Presiden Prabowo yang populer. Mereka bahkan menyebut adanya “Purbaya Effect” dalam persepsi publik terhadap pemerintahan.
Namun semua terkaget, mendadak sontak, 14 September 2026, ia diganti wakilnya. Suahasil Nazara merupakan Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Prabowo yang bahkan belum genap dua tahun.
Pergantian itu cukup dramatis. Purbaya mengaku kecewa dan sebagian telah menduga pemberhentiannya. Menariknya, ia mengatakan tidak berbeda kebijakan dengan Presiden, tetapi mengakui adanya perbedaan dengan pejabat lain.
Di sinilah persoalan Purbaya tidak lagi sekadar ekonomi. Pergantian Prbaya kemudian menjadi persoalan komunikasi politik.
Ketika Menteri Menjadi Wajah Utama
Gideon Rahat dan Tamir Sheafer menyebut gejala personalization of politics dimana politik semakin dipersepsikan melalui figur individual, tidak semata melalui lembaga. Media ikut memperkuat proses tersebut dengan memberi ruang besar kepada tokoh yang mempunyai karakter komunikasi kuat.
Purbaya memperlihatkan gejala itu. Setelah mengganti Sri Mulyani, Purbaya tidak lagi hanya dipersepsikan sebagai pejabat yang menjalankan kebijakan fiskal. Perlahan ia menjadi wajah dari kebijakan itu sendiri.
Dalam komunikasi politik, keadaan semacam ini menguntungkan pemerintah. Kebijakan mempunyai komunikator yang mudah dikenali. Pesan menjadi lebih sederhana. Publik mendapatkan figur yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Tetapi ada paradoks. Ketika seorang menteri semakin kuat sebagai figur, ia juga mengumpulkan semacam modal simbolik politik. Pernyataannya menjadi berita. Pendapatnya membentuk agenda. Publik mulai membedakan “apa kata Purbaya” dengan apa yang dikatakan pejabat lainnya.
Mazzoleni dan Schulz menyebut proses semacam ini sebagai mediatization of politics dimana kehidupan politik semakin dipengaruhi logika media. Figur yang lugas, kontroversial, dan mempunyai karakter kuat lebih mudah memperoleh ruang perhatian.
Purbaya cocok dengan logika itu. Dalam situasi demikian, the messenger can become the message. Sang pembawa pesan perlahan menjadi bagian dari pesan itu sendiri.
Apakah Terlalu Terlihat?
Di sinilah pertanyaan sensitif muncul, apakah Purbaya menjadi “terlalu terlihat”? Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Purbaya dicopot karena popularitasnya atau karena dianggap mengganggu kekuasaan. Pergantiannya mempunyai konteks ekonomi yang nyata yakni defisit melebar, kekhawatiran terhadap kredibilitas fiskal meningkat, rupiah menghadapi tekanan, dan investor menginginkan kepastian kebijakan. Sejumlah analis membaca pengangkatan Suahasil sebagai upaya mengembalikan prediktabilitas fiskal.
Tetapi pengakuan Purbaya tentang adanya perbedaan dengan sejumlah pejabat membuka dimensi lain dimana ternyata kabinet juga merupakan arena politik internal. Menteri bukan mesin administratif. Mereka membawa pandangan, jaringan, kewenangan, bahkan gaya komunikasi masing-masing.
Jika menganalisis dengan teori principal-agent, pergantian menteri dapat digunakan pemimpin pemerintahan untuk mengurangi ministerial drift yaitu situasi ketika seorang menteri bergerak menjauh dari preferensi pusat kekuasaan. Indridi Indridason dan Christopher Kam menjelaskan reshuffle sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kontrol atas arah pemerintahan.
Karena itu, pencopotan menteri selalu mempunyai dua pesan. Pesan keluarnya menyiratkan adanya koreksi kebijakan. Kedalamnya mengingatkan bahwa pusat kendali tetap berada pada Presiden. Masalahnya, jika alasan koreksi tidak dijelaskan secara memadai, publik kemudian mengisi ruang kosong itu dengan spekulasi.
Menteri Lain Kemana?
Kasus Purbaya menghasilkan pertanyaan yang lebih besar. Kabinet Merah Putih kini memiliki 49 kementerian. Tetapi berapa banyak menterinya yang dapat dikenali publik melalui kebijakan dan pertanggungjawabannya?
Tidak muncul di media tentu bukan berarti tidak bekerja. Menteri bukan selebritas. Akan keliru mengukur prestasi pemerintahan dari jumlah konferensi pers atau pengikut media sosial. Namun demokrasi memerlukan visibility of accountability.
Publik harus mengetahui siapa bertanggung jawab atas pangan, industri, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, lingkungan, hingga ekonomi digital. Ketika masalah datang, menterinya harus hadir bukan sekadar untuk memberi komentar, tetapi menjelaskan keputusan dan hasilnya.
Di sinilah kabinet besar menghadapi ujian komunikasi. Jangan sampai hanya beberapa “menteri bintang” yang mempunyai wajah dan suara, sementara puluhan anggota kabinet lainnya tenggelam di balik kegiatan koordinasi, rapat, kunjungan, dan seremoni.
Terlebih pada era digital. Koordinasi tidak selalu membutuhkan pejabat bepergian dari Jakarta ke daerah, mendatangi kampus, organisasi, atau pemerintah daerah hanya untuk bertukar informasi. Data seharusnya lebih banyak bergerak daripada pejabat.
Kabinet tidak membutuhkan semua menterinya menjadi populer. Tetapi rakyat berhak mengetahui untuk apa setiap menteri ada, apa yang dikerjakan, dan apa hasilnya.
Purbaya telah pergi. Suahasil datang. Pergantian itu mungkin diperlukan. Tetapi kasus ini mengingatkan bahwa komunikasi politik pemerintahan bukan hanya bagaimana Presiden berbicara kepada rakyat. Ia juga tentang bagaimana setiap menteri memperoleh ruang, kewenangan, dan tanggung jawab untuk berbicara atas pekerjaannya.
Kabinet yang sehat tidak seharusnya takut kepada menteri yang kuat. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi agar kekuatan masing-masing tetap menjadi bagian dari arah pemerintahan.
Sebab menteri memang pembantu Presiden. Tetapi pekerjaan mereka pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah. (*)
SUKO WIDODO
Dosen Komunikasi Publik FISIP Universitas Airlangga
