SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia tidak semestinya dipertentangkan. Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang digunakan masing-masing lembaga.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma., mengatakan perbedaan indikator tersebut justru dapat digunakan untuk memperoleh gambaran kemiskinan secara lebih utuh. Menurut dia, BPS lebih relevan untuk membaca kondisi kemiskinan dalam konteks nasional, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk menempatkan kondisi Indonesia dalam perspektif global.
BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang dirancang antara lain untuk membandingkan standar kehidupan antarnegara.
“Jangan sampai masyarakat bingung atau bahkan menyimpulkan bahwa salah satu angka pasti salah. Keduanya memiliki fungsi dan metodologi yang berbeda. BPS lebih relevan untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk melihat posisi Indonesia dalam perspektif global,” ujar Suli Da’im yang juga dosen ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Minggu (14/9/2026).
Menurut Suli, angka kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen tetap harus menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan. Namun, penurunan angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti pada capaian statistik.
“Penurunan kemiskinan dari 8,47 persen menjadi 8,07 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah daya beli masyarakat meningkat, apakah pendapatan keluarga semakin aman, apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, apakah masyarakat memperoleh layanan kesehatan, dan apakah mereka memiliki pekerjaan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Suli menilai kemiskinan harus dibaca secara lebih komprehensif.
Kemiskinan, kata dia, bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Di dalamnya terdapat persoalan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan yang layak, perlindungan sosial, serta kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut menilai ukuran kemiskinan Bank Dunia sebaiknya ditempatkan sebagai alarm kebijakan, bukan sebagai instrumen untuk menyalahkan pemerintah.
“Kalau ada perbedaan angka yang sangat besar, justru ini harus menjadi bahan introspeksi. Artinya, meskipun secara statistik kemiskinan nasional menurun, masih ada kelompok masyarakat yang secara standar kehidupan belum memiliki tingkat kesejahteraan yang kuat. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” kata Ketua Umum IKALUM Surabaya ini.
Suli juga menyoroti karakteristik kemiskinan di Jawa Timur yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perbedaan karakter tersebut, menurut dia, menuntut kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak seragam.
Program pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Bantuan diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi harus diikuti kebijakan yang mendorong masyarakat keluar dari kerentanan secara berkelanjutan.
Langkah tersebut antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
“Kita jangan hanya memindahkan masyarakat dari kategori miskin menjadi tidak miskin secara statistik. Yang kita inginkan adalah masyarakat benar-benar naik kelas secara ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Perkuat Data hingga Tingkat Desa
Selain kebijakan ekonomi, Suli menilai kualitas data menjadi salah satu kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Perbedaan ukuran kemiskinan, menurut dia, seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki integrasi dan akurasi data penerima program pemerintah.
Data kemiskinan perlu terus diperbarui dan diverifikasi hingga tingkat desa sehingga pemerintah dapat membedakan antara masyarakat miskin, masyarakat yang rentan miskin, serta faktor penyebab kerentanan tersebut.
“Data kemiskinan harus terus diperbarui dan diverifikasi sampai tingkat desa. Kita membutuhkan data yang mampu menjawab siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mereka.”
Suli berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terjebak dalam perdebatan mengenai indikator mana yang paling benar. Berbagai indikator kemiskinan justru perlu digunakan secara bersamaan sesuai fungsi masing-masing.
“Bagi saya, angka BPS dan Bank Dunia bukan untuk dipertentangkan. BPS memberikan cermin kondisi domestik kita, sementara Bank Dunia memberikan cermin dalam perspektif global. Dua-duanya penting, tetapi kebijakan harus tetap berpijak pada kondisi nyata masyarakat di lapangan,” jelas politisi senior PAN Jatim ini.
Menurut Suli, keberhasilan pembangunan Jawa Timur pada akhirnya tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun penurunan persentase kemiskinan. Ukuran yang lebih substantif adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tersedianya pekerjaan yang layak, membaiknya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta semakin kuatnya jaminan sosial-ekonomi.
“Pada akhirnya, tugas pemerintah bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi mengurangi kerentanan masyarakat agar mereka tidak mudah kembali miskin ketika menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Muh. Nurcholis
Editor: Abdel Rafi
