BANGKALAN, CAKRAWARTA.com –Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) membantah kabar yang menyebut organisasi tersebut telah sepakat menolak rencana pembangunan industri di Bangkalan, Jawa Timur.
Sekretaris Jenderal BASSRA KH Syafik Rofi’i menegaskan hingga kini belum ada keputusan maupun sikap resmi organisasi yang menyatakan penolakan terhadap rencana industrialisasi di Bangkalan.
Klarifikasi itu disampaikan Syafik menyusul pemberitaan yang mengaitkan hasil pertemuan BASSRA dengan sikap penolakan terhadap rencana industri di Bangkalan. Menurut dia, pembahasan mengenai rencana tersebut memang pernah muncul dalam rapat, tetapi belum menghasilkan kesepakatan organisasi.
“Belum ada sikap BASSRA untuk menolak. Itu masih pemikiran yang muncul dalam pembahasan, bukan kesepakatan atau keputusan,” ujar Syafik dalam keterangan terbukanya pada awak media, pada Senin (17/8/2026) siang.
Sebagai ulama asal Bangkalan, Syafik mengatakan dirinya memahami bahwa rencana industrialisasi memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Karena itu, menurut dia, persoalan tersebut tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu kali pembahasan atau pendapat sejumlah pihak.
Salah satu gagasan yang muncul dalam pembahasan, kata Syafik, adalah perlunya mendahulukan pembangunan di tingkat provinsi. Namun, gagasan tersebut masih merupakan bahan pemikiran dan belum menjadi sikap kelembagaan BASSRA.
“Kalau kemudian itu disebut sebagai keputusan BASSRA, tentu tidak tepat,” ujarnya.
Belum Ada Sikap soal MoU
Syafik juga meluruskan informasi mengenai sikap BASSRA terhadap rencana nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang berkaitan dengan rencana tersebut.
Menurut dia, BASSRA belum mengambil keputusan untuk menerima ataupun menolak MoU tersebut. Pembahasannya masih akan dilakukan dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat.
BASSRA, lanjut Syafik, berencana meminta pandangan dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, tokoh masyarakat hingga kaum intelektual.
“Masih akan dibahas lagi dengan berbagai kalangan. Jadi belum ada keputusan BASSRA,” kata dia.
Ia menambahkan, pertemuan BASSRA sebelumnya juga telah disepakati untuk tidak dipublikasikan karena pembahasan belum mencapai kesimpulan. Karena itu, informasi yang kemudian muncul di ruang publik dinilai tidak dapat diposisikan sebagai keputusan resmi organisasi.
Syafik menyebut dalam forum tersebut memang terdapat sejumlah pandangan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang hadir. Akan tetapi, pandangan individual tidak otomatis menjadi sikap organisasi.
“Pendapat pribadi jangan kemudian dianggap sebagai keputusan BASSRA,” ujarnya.
Menurut Syafik, BASSRA perlu menjaga agar pembahasan mengenai rencana industrialisasi dilakukan secara terbuka dan komprehensif. Apalagi, persoalan tersebut berkaitan dengan kepentingan pembangunan dan masyarakat Bangkalan dalam jangka panjang.
BASSRA Masih Buka Ruang Pembahasan
Syafik menegaskan BASSRA belum menentukan posisi akhir terhadap rencana industrialisasi maupun kerja sama yang menyertainya.
Organisasi tersebut masih akan mengumpulkan pandangan dari berbagai unsur sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, menurut Syafik, pemberitaan yang menyebut BASSRA telah sepakat menolak rencana industri di Bangkalan perlu diluruskan.
“Sejauh ini BASSRA tidak pernah mengeluarkan sikap resmi untuk menolak rencana industrialisasi di Bangkalan,” kata Syafik.
Ia berharap polemik mengenai isu tersebut tidak berkembang berdasarkan informasi yang belum menjadi keputusan organisasi.
Bagi BASSRA, pembahasan mengenai pembangunan di Madura perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap sikap kelembagaan harus melalui proses pembahasan dan mendengarkan pandangan berbagai elemen masyarakat.
Dengan klarifikasi tersebut, BASSRA menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan resmi organisasi untuk menolak rencana industri di Bangkalan. Sikap akhir BASSRA masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan ulama, tokoh masyarakat, intelektual dan unsur masyarakat lainnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
