JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi penurunan jumlah pengangguran di Indonesia sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari menurunnya angka pengangguran, melainkan juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.
Berdasarkan data BPS per Mei 2026, jumlah pengangguran tercatat 7,22 juta orang atau berkurang sekitar 24.000 orang dibandingkan Februari 2026.
“Penurunan angka pengangguran merupakan sinyal positif bahwa perekonomian dan pasar kerja terus bergerak ke arah yang lebih baik. Capaian ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja bersama pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut Netty, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan kesempatan kerja diikuti dengan meningkatnya kualitas pekerjaan. Ia menilai masyarakat membutuhkan lapangan kerja yang produktif, memberikan kepastian penghasilan, serta menjamin pelindungan sosial bagi pekerja.
“Kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga pekerjaan yang layak dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Netty juga menyoroti masih besarnya jumlah pekerja di sektor informal yang dinilai rentan karena belum seluruhnya memperoleh kepastian kerja maupun akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia mendorong pemerintah mempercepat transformasi tenaga kerja dari sektor informal menuju sektor formal, sekaligus memperluas kepesertaan pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Pelindungan sosial penting agar pekerja memiliki jaminan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, maupun saat memasuki usia lanjut,” katanya.
Selain itu, Netty menilai tingginya tingkat pengangguran di kalangan usia muda masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menurut dia, penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan industri menjadi kunci agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, program magang, hingga sertifikasi perlu terus diperkuat agar generasi muda lebih siap memasuki dunia kerja,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah mempertahankan daya serap tenaga kerja pada sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang utama, seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Di sisi lain, pengembangan ekonomi digital, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri padat karya dinilai perlu terus didorong untuk membuka peluang kerja baru.
“Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” kata Netty.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
