JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus, mendorong pemerintah menyusun regulasi yang lebih tegas untuk mencegah penyebaran dan promosi perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk melindungi generasi muda sekaligus menjaga nilai moral, budaya, dan agama yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia.
Dailami menilai fenomena yang berkaitan dengan LGBT belakangan semakin sering menjadi perhatian publik. Ia menyinggung munculnya berbagai istilah populer yang dikaitkan dengan fenomena tersebut, termasuk istilah “boti”, serta sejumlah peristiwa yang ramai diperbincangkan di media sosial dan diduga terjadi di ruang publik maupun lingkungan pendidikan.
“Fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Negara perlu hadir melalui regulasi yang jelas agar tidak terjadi normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia,” ujar Dailami pada media ini, Minggu (28/6/2026).
Menurut dia, regulasi tersebut juga perlu memperkuat kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi penyebaran konten di media penyiaran maupun platform digital.
Ia berpendapat, kedua lembaga tersebut membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan terhadap konten yang dinilai mempromosikan perilaku LGBT.
“Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Karena itu, Komdigi dan KPI perlu memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasannya,” katanya.
Dailami menilai generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap derasnya arus informasi di era digital. Oleh sebab itu, ia berpandangan penguatan regulasi perlu diiringi dengan pendidikan karakter dan peran keluarga sebagai benteng utama dalam pembinaan anak.
“Jangan sampai generasi muda terpengaruh oleh paparan konten yang terus-menerus menormalisasi perilaku tersebut. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui regulasi, pendidikan karakter, dan penguatan peran keluarga,” ujarnya.
Ia menegaskan pandangan tersebut didasarkan pada keyakinannya sebagai seorang Muslim. Menurut Dailami, setiap kebijakan publik perlu tetap berlandaskan nilai moral, etika, agama, serta norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.
“Sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai agama dan Pancasila, setiap kebijakan harus tetap berpijak pada moral, etika, dan norma yang berkembang di masyarakat,” katanya.(*)
Kontributor: Ervan P
Editor: Abdel Rafi
