JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pengelolaan sampah agar tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Dailami mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang secara khusus menangani pengolahan sampah. Menurut dia, pengelolaan yang terintegrasi dapat membuka nilai ekonomi dari sampah sekaligus mengurangi beban lingkungan Jakarta.
“Saya berharap Pemprov DKI Jakarta memiliki BUMD persampahan yang berkonsentrasi pada pengolahan sampah. Insyaallah, ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah,” kata Dailami dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Dailami, pengelolaan sampah tidak seharusnya berhenti pada pemilahan dari rumah tangga. Sampah yang telah dipilah dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi, seperti pupuk, kerajinan, bahan bangunan berupa paving block, hingga furnitur.
Namun, agar produk hasil pengolahan tersebut dapat masuk ke pasar, diperlukan standar mutu yang jelas, termasuk terkait bahan baku, keamanan, kesehatan, dan dampak lingkungan.
“Untuk menjadikan produk olahan dari sampah bernilai dan diterima pasar, harus ada standar mutu, baik dari segi bahan baku, keamanan, kesehatan, maupun lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mendukung pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Menurut dia, pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dapat menjadi bagian dari solusi atas persoalan persampahan sekaligus mendukung kebutuhan energi perkotaan.
“Sebagai kota global, kebutuhan energi listrik di Jakarta tidak boleh terkendala. PSEL bisa menjadi salah satu solusi,” katanya.
Dailami menilai program pemilahan sampah dari rumah tangga merupakan langkah awal yang penting. Kebiasaan tersebut, kata dia, dapat membangun kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi volume sampah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.
Perkuat Fiskal Jakarta
Selain persoalan sampah, Dailami menyoroti kebijakan fiskal Jakarta, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut dia, kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional yang melayani masyarakat dari kawasan aglomerasi.
“Saya memahami pemerintah pusat sedang melakukan penyesuaian kebijakan fiskal sebagai bagian dari penguatan keuangan negara. Namun, Jakarta tetap memikul tanggung jawab besar sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional,” ujarnya.
Ia menilai dukungan fiskal yang proporsional diperlukan untuk menjaga keberlanjutan berbagai pelayanan publik dan pembangunan strategis, seperti infrastruktur, transportasi massal, pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI, Dailami mengatakan akan mengawal aspirasi Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan DBH kepada pemerintah pusat.
“Kami akan terus mengawal aspirasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta agar kebijakan Dana Bagi Hasil semakin berkeadilan, tepat waktu, dan memberikan kepastian bagi pembangunan daerah,” katanya.
Dailami juga menyoroti rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, tetapi harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
Menurut dia, dana yang diperoleh melalui obligasi daerah harus diarahkan untuk proyek produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan didukung kemampuan fiskal yang sehat.
“Dana yang dihimpun harus benar-benar digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta didukung kemampuan fiskal yang sehat,” ujarnya.
Jika dikelola secara transparan dan akuntabel, ia menilai obligasi daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjadi model pembiayaan yang dapat dipelajari daerah lain.
Dailami juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai fondasi pembangunan Jakarta. Menurut dia, rasa aman akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, investasi, dan kualitas hidup warga.
Ia mendorong penegakan hukum dilakukan secara tegas dan adil, tetapi tetap disertai langkah pencegahan yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan masyarakat.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui sinergi berbagai elemen masyarakat,” katanya.
Dailami menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, DPD, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut dia, Jakarta sedang memasuki fase baru sebagai kota global sehingga penguatan fiskal, keamanan, dan pengelolaan lingkungan perlu berjalan beriringan.
Ia memastikan DPD RI akan terus menyerap aspirasi masyarakat Jakarta dan mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan kepentingan daerah.(*)
Kontributor: Ervan P
Editor: Abdel Rafi
