SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Dinamika dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, memantik refleksi di kalangan warga Nahdliyin.
Perdebatan mengenai sejumlah agenda sidang, termasuk penetapan lokasi Muktamar NU, dinilai tidak semestinya berhenti sebagai persoalan prosedural. Lebih dari itu, dinamika tersebut menjadi ujian atas kemampuan organisasi terbesar di Indonesia itu dalam menjaga adab, keteduhan, dan keteladanan para pemimpinnya.
Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur Sudarsono Rahman mengatakan, ketegangan dalam forum organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, NU memiliki tradisi yang tidak hanya menempatkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, melainkan juga sebagai ruang pendidikan akhlak.
”Perbedaan pendapat adalah bagian dari tradisi NU. Namun, yang menjadi penyangga utama NU bukan semata-mata kekuatan argumen atau kemenangan suara, melainkan adab, tawadhu, dan penghormatan kepada para kiai,” kata Sudarsono dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Menurut Ketua PW IPNU Jawa Timur periode 1988-1992 itu, dinamika yang berkembang dalam sidang pleno di Ploso perlu dibaca sebagai cermin bagi seluruh elemen NU. Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai keputusan apa yang dihasilkan, melainkan bagaimana proses keputusan itu ditempuh.
”Ketika ruang musyawarah dipenuhi ketegangan, kita perlu bertanya apakah spirit tawadhu masih terjaga? Apakah kehormatan para kiai sepuh dan Rais Aam sebagai simbol moral tertinggi organisasi tetap ditempatkan pada posisi yang semestinya?” ujarnya.
Sudarsono menilai, NU tidak dapat dipahami hanya sebagai organisasi dengan struktur kepengurusan yang tersebar hingga tingkat akar rumput. NU, kata dia, juga merupakan peradaban akhlak yang dibangun oleh para pendirinya melalui teladan, kebijaksanaan, dan kemampuan merawat perbedaan.
Karena itu, setiap perbedaan pandangan dalam forum resmi organisasi harus tetap diletakkan dalam bingkai akhlaqul karimah. Persoalan yang mengemuka, termasuk perdebatan tentang lokasi Muktamar, tidak boleh mendorong warga organisasi terjebak dalam pertarungan kepentingan yang mengabaikan marwah jam’iyah.
”Yang paling penting bukan sekadar siapa yang benar atau siapa yang menang. Yang jauh lebih penting adalah apakah prosesnya tetap menjaga kehormatan, keteduhan, dan rasa hormat di antara sesama jamaah,” kata Sudarsono.
Kompas Moral
Munas-Konbes NU di Ploso berlangsung di tengah perhatian besar warga Nahdliyin serta publik luas menjelang Muktamar NU yang direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 mendatang. Forum tersebut menjadi salah satu ruang strategis untuk merumuskan arah organisasi, sekaligus memastikan agenda besar jam’iyah berjalan dalam koridor tradisi dan tata kelola yang disepakati bersama.
Di tengah dinamika itu, Sudarsono mengingatkan bahwa NU memikul harapan jutaan warga. Karena itu, setiap perbedaan yang muncul di ruang sidang akan selalu memiliki gema lebih luas di tengah masyarakat.
NU, menurut dia, tidak hanya hidup dalam keputusan-keputusan formal, tetapi juga dalam kepercayaan umat terhadap keteladanan para kiai, pengurus, dan kadernya.
”Jika ada kegaduhan, yang perlu dipulihkan bukan hanya keputusan atau prosedurnya. Yang harus dipulihkan adalah suasana batin organisasi, rasa saling menghormati, dan kepercayaan warga kepada kepemimpinan NU,” ujarnya.
Karena itulah, pria asal Pulau Bawean yang akrab disapa Cak Dar itu berharap, dinamika Munas-Konbes NU di Ploso dapat menjadi momentum evaluasi bersama, bukan bahan untuk memperlebar jarak antar kelompok di internal organisasi.
Dalam sejarahnya, NU tumbuh melalui kemampuan merawat perbedaan. Para muassis atau pendiri NU, menurut Sudarsono, mewariskan tradisi yang mendahulukan hikmah daripada kepentingan sesaat serta persaudaraan daripada perselisihan.
Warisan itu, kata dia, perlu terus dihidupkan, terutama ketika NU menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks, mulai dari menguatnya kontestasi internal hingga tuntutan publik terhadap kualitas kepemimpinan.
”Organisasi sebesar NU tidak boleh kehilangan kompas moralnya. Zaman boleh berubah dan dinamika internal boleh semakin rumit, tetapi adab harus tetap menjadi raja dan keteladanan harus tetap menjadi panglima,” kata Sudarsono.
Refleksi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa forum-forum tertinggi NU diharapkan tidak hanya menghasilkan keputusan administratif. Lebih penting dari itu, forum tersebut harus memancarkan watak NU sebagai rumah besar yang teduh, tempat perbedaan dipertemukan melalui kebijaksanaan.
Sebab, bagi warga Nahdliyin, keteladanan bukan sekadar nilai tambahan dalam organisasi. Keteladanan adalah dasar kepercayaan yang membuat NU tetap dipandang sebagai suluh moral dan peradaban di tengah perubahan zaman.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
