SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Di tengah menguatnya gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah, Dewan Pimpinan Pusat BariKade Gus Dur mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan kritik dan komitmen merawat persatuan nasional.
Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Sudarsono Rahman, menilai berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa merupakan refleksi dari kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang masih dihadapi bangsa, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, persoalan perpajakan, pemberantasan korupsi, hingga reformasi lembaga penegak hukum.
“Aspirasi mahasiswa harus dipandang sebagai alarm demokrasi. Kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat merupakan energi perbaikan yang penting bagi pemerintah,” kata Sudarsono di Surabaya, Jumat (19/6/2026).
Menurut mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur periode 1988-1992 itu, pemerintah perlu memandang kritik publik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya mahasiswa, perlu terus dibuka.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, termasuk untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Meski demikian, Sudarsono mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib, damai, dan mengedepankan kepentingan bangsa. Menurut dia, setiap dinamika sosial selalu berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.
Karena itu, mahasiswa dan masyarakat diminta tetap waspada terhadap berbagai upaya provokasi yang dapat memicu perpecahan.
“Jangan sampai energi perubahan yang diperjuangkan mahasiswa disusupi agenda-agenda yang justru merusak persaudaraan kebangsaan. Kritik kepada pemerintah adalah bagian dari demokrasi, tetapi persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas bersama,” katanya.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Sudarsono berharap pemerintah merespons berbagai aspirasi yang berkembang dengan sikap terbuka dan empatik. Menurut dia, komunikasi yang baik dan langkah-langkah konkret untuk menjawab keresahan masyarakat akan lebih efektif dibanding sekadar membangun optimisme melalui narasi.
Ia menilai mahasiswa selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial yang penting dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat kritik yang muncul sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Lebih jauh, Sudarsono berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan keberpihakan negara kepada kelompok rentan.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tindakan nyata. Ketika rakyat merasa didengar dan melihat adanya perbaikan yang konkret, kepercayaan publik akan tumbuh dan persatuan nasional dapat semakin diperkuat,” ujarnya.
Aktivis senior Nahdlatul Ulama itu menegaskan bahwa mahasiswa, rakyat, dan pemerintah sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat sesuai amanat konstitusi.
“Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah bangsa. Indonesia akan semakin kuat apabila pemerintah bersedia mendengar rakyat, rakyat menjaga persatuan, dan seluruh elemen bangsa bersama-sama mengawal cita-cita kemerdekaan,” kata Sudarsono.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
