JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Persoalan sampah yang terus menumpuk di berbagai daerah dan ancaman kemarau panjang yang berpotensi memicu krisis air bersih menjadi perhatian bersama pemerintah dan TNI Angkatan Darat. Untuk menjawab tantangan tersebut, TNI AD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi melalui rapat koordinasi yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution itu dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di bawah Kodam III/Siliwangi.
Dalam pertemuan tersebut, pengelolaan sampah dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi dua agenda utama yang dibahas secara mendalam. Kasad menilai persoalan sampah tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi tantangan nasional yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Permasalahan sampah merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama. TNI AD siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Maruli.
Menurut dia, salah satu langkah yang tengah didorong adalah pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau waste-to-fuel. Program tersebut saat ini diarahkan untuk diterapkan di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) strategis, antara lain Bantar Gebang dan Sumur Batu di Bekasi, Galuga di Bogor, Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jatibarang di Semarang, serta Suwung di Denpasar.
Melalui pendekatan tersebut, sampah tidak hanya diharapkan berkurang volumenya, tetapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Selain isu sampah, rapat koordinasi juga membahas potensi dampak kemarau panjang yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan paparan BMKG, sejumlah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya risiko kekeringan.
Dalam konteks itu, TNI AD menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan bantuan air bersih, pembangunan sarana pendukung kebutuhan air masyarakat, hingga berbagai langkah mitigasi lain yang diperlukan di lapangan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi keterlibatan aktif TNI AD dalam berbagai program pembangunan dan penanganan persoalan lingkungan di daerah. Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian masalah yang selama ini dihadapi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI merupakan kekuatan besar untuk menghadirkan solusi yang konkret dan langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari kepala daerah terkait tantangan pengelolaan sampah, keterbatasan infrastruktur lingkungan, serta kebutuhan antisipasi kekeringan di wilayah masing-masing.
Berbagai usulan tersebut akan menjadi bahan penyusunan langkah-langkah lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI AD, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Menutup rapat koordinasi, Kasad menegaskan bahwa TNI AD akan terus mendukung program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain penanganan sampah dan penyediaan air bersih, dukungan tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur dasar serta pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.(*)
Kontributor: Jhonni
Editor: Abdel Rafi
