SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, yang diperkirakan berlangsung sekitar 40 hari lagi, dinamika pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut berpeluang maju mulai melakukan konsolidasi dengan pengurus wilayah, pengurus cabang, para kiai sepuh, dan berbagai elemen di lingkungan NU.
Di tengah menguatnya kontestasi tersebut, Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur sekaligus Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, berharap Muktamar tetap menjadi ruang musyawarah yang mengedepankan pertarungan gagasan dan rekam jejak pengabdian, bukan dipengaruhi kekuatan modal maupun transaksi kepentingan.
“Muktamar NU harus menjadi arena adu gagasan, bukan adu bohir. Jangan sampai forum permusyawaratan tertinggi organisasi ini bergeser menjadi arena transaksi kepentingan yang ditentukan oleh kekuatan modal. NU dibangun dengan keikhlasan para ulama, bukan oleh kekuatan uang,” kata pria yang akrab disapa Cak Dar itu di Surabaya, Jumat (17/7/2026).
Menurut dia, munculnya banyak kandidat Ketua Umum PBNU merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun, kompetisi tersebut harus berlangsung secara sehat dengan mengedepankan kapasitas intelektual, rekam jejak pengabdian, integritas, serta komitmen menjaga Khittah NU 1926.
Sudarsono menilai, dominasi kepentingan pemilik modal dalam proses suksesi berpotensi mengurangi independensi organisasi. Kepemimpinan yang lahir melalui relasi transaksional, menurutnya, dikhawatirkan akan memiliki beban politik kepada pihak-pihak yang mendukung secara finansial, bukan kepada warga nahdliyin dan para ulama.
Karena itu, ia mengajak seluruh muktamirin menjadikan Muktamar sebagai ruang musyawarah yang bebas, jujur, dan bermartabat sesuai tradisi yang diwariskan para muassis Nahdlatul Ulama.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Dar juga mengutip pandangan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH Muhibbin Zuhri, yang pernah disampaikan dalam Dialog Forum Aktivis NU di Masjid Cheng Hoo, Surabaya. Menurut Muhibbin, pemimpin tertinggi PBNU tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial ataupun jaringan politik, tetapi juga harus memenuhi kriteria kepemimpinan ulama yang telah lama menjadi tradisi di NU.
Kriteria tersebut, antara lain, memiliki kedalaman ilmu agama (alim), kesalehan pribadi dan kedisiplinan dalam beribadah (abid), serta integritas moral yang mampu menjadi teladan bagi warga nahdliyin. Nilai-nilai itu dinilai penting agar pemimpin NU mampu menjaga arah perjuangan organisasi sekaligus menjadi rujukan moral bagi umat.
Cak Dar menambahkan, di tengah tantangan global, disrupsi teknologi, dan meningkatnya dinamika politik nasional, NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cakap mengelola organisasi, tetapi juga memiliki otoritas keilmuan, keteladanan moral, dan independensi dalam mengambil keputusan.
“Muktamar bukan sekadar memilih administrator organisasi. Muktamar sedang menentukan sosok yang akan menjaga amanah para muassis, melanjutkan tradisi keilmuan ulama, sekaligus menjadi nakhoda NU pada abad keduanya. Karena itu, ukuran utama bukanlah besarnya dukungan modal, melainkan keluasan ilmu, kematangan akhlak, keteguhan ibadah, dan komitmen menjaga marwah jam’iyah,” ujarnya.
Ia berharap Muktamar NU ke-35 dapat menjadi momentum penguatan demokrasi organisasi yang berlandaskan nilai-nilai musyawarah, sehingga gagasan, integritas, dan kualitas kepemimpinan menjadi pertimbangan utama dalam memilih Ketua Umum PBNU. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama diharapkan tetap mampu menjaga independensinya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah sekaligus terus memberikan kontribusi bagi kehidupan kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
