
Ketika Presiden Donald Trump datang ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping, dunia sesungguhnya sedang menyaksikan sebuah kenyataan geopolitik baru yaitu dominasi tunggal United States mulai menghadapi titik batasnya.
Kunjungan itu bukan sekadar agenda diplomasi bilateral biasa. Di balik protokol kenegaraan dan bahasa diplomasi yang penuh kehati-hatian, tersimpan negosiasi besar tentang masa depan tatanan dunia. Washington dan Beijing sama-sama memahami bahwa rivalitas keduanya telah memasuki fase yang jauh lebih serius dibanding perang dagang semata.
Selama lebih dari tiga dekade setelah runtuhnya Soviet Union dissolution, Amerika Serikat menikmati posisi sebagai satu-satunya kekuatan dominan dunia. AS menjadi pusat kekuatan militer, keuangan, teknologi, dan keamanan internasional. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak ada hegemoni yang bertahan selamanya.
Dan China, memahami pelajaran sejarah tersebut dengan sangat baik.
Berbeda dengan Uni Soviet yang menantang Amerika melalui konfrontasi militer dan ideologi secara terbuka, China bergerak dengan pendekatan jauh lebih sistematis dan strategis. Beijing membangun pengaruh melalui perdagangan, teknologi, investasi global, penguasaan rantai pasok, dan ekspansi infrastruktur internasional.
Dan, hari ini hasilnya mulai terlihat nyata.
Data IMF berbasis purchasing power parity (PPP) menunjukkan ekonomi China telah melampaui AS dalam sejumlah indikator strategis. China juga menjadi mitra dagang utama lebih dari 120 negara di dunia dan menguasai hampir 30% kapasitas manufaktur global. Bahkan dalam sektor rare earth sebagai material vital bagi industri pertahanan, kendaraan listrik, hingga teknologi tinggi, China mengendalikan lebih dari 60% produksi dunia.
Fakta-fakta tersebut menjelaskan mengapa dunia modern tidak lagi dapat dipisahkan dari China.
Karena itu, strategi tekanan yang selama ini dijalankan Washington mulai menghadapi keterbatasan. Perang dagang, pembatasan semikonduktor, embargo teknologi, hingga penguatan aliansi Indo-Pasifik ternyata belum mampu menghentikan laju ekspansi Beijing. Sebaliknya, tekanan tersebut justru mempercepat ambisi China untuk mandiri dalam teknologi strategis.
Profesor Graham Allison dari Harvard University pernah mengingatkan tentang Thucydides Trap, yakni situasi ketika kekuatan lama merasa terancam oleh munculnya kekuatan baru yang sedang bangkit. Dalam sejarah, kondisi seperti itu sering kali berakhir dengan perang.
Namun rivalitas AS-China jauh lebih kompleks.
Kedua negara terlalu kuat untuk saling dijatuhkan, tetapi juga terlalu terhubung untuk benar-benar dipisahkan. Hubungan ekonomi keduanya bernilai ratusan miliar dolar setiap tahun. Industri Amerika masih bergantung pada manufaktur dan rantai pasok China, sementara stabilitas ekonomi China juga membutuhkan pasar Barat.
Di titik inilah kunjungan Trump ke Beijing menjadi sangat penting. Ini bukan kunjungan dari posisi superior mutlak, melainkan pertemuan dua kekuatan besar yang sama-sama sedang mengukur batas pengaruh dan kepentingan masing-masing.
Situasi global semakin rumit akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya terkait Iran. Konflik besar di kawasan tersebut dapat memicu lonjakan harga energi, krisis logistik global, inflasi internasional, hingga gangguan rantai pasok dunia.
Dalam konteks itu, China memiliki posisi sangat strategis karena menjadi pembeli utama energi dari kawasan Teluk sekaligus memiliki hubungan ekonomi erat dengan Iran.
Washington memahami bahwa stabilitas global tidak mungkin dijaga tanpa keterlibatan Beijing.
Sebaliknya, China juga menyadari bahwa kekacauan global akan menghantam ekonominya sendiri. Karena itu Beijing mulai tampil lebih aktif memainkan diplomasi internasional, termasuk keberhasilannya mempertemukan Iran dan Arab Saudi beberapa waktu lalu. Langkah tersebut menunjukkan bahwa China kini tidak lagi sekadar kekuatan ekonomi, tetapi mulai bergerak menjadi aktor geopolitik global.
Dunia saat ini memasuki fase yang oleh banyak analis disebut sebagai “Perang Dingin Baru.” Namun perang dingin kali ini berbeda secara fundamental. Pertarungan tidak lagi hanya soal misil nuklir atau perlombaan tank dan kapal induk. Medan perangnya telah bergeser menjadi perebutan sektor-sektor strategis yang menentukan masa depan peradaban modern, yaitu:
1. Artificial Intelligence atau akal imitasi (AI), yang akan menentukan dominasi dalam pengolahan data, sistem militer otonom, pengawasan digital, hingga pengendalian ekonomi modern;
2. Semikonduktor dan chip canggih, yang menjadi “otak” seluruh sistem teknologi mulai dari telepon genggam, satelit, kendaraan tempur, hingga sistem pertahanan rudal;
3. Energi, terutama transisi menuju energi hijau dan penguasaan sumber daya strategis seperti lithium, nikel, serta rare earth yang menjadi fondasi industri masa depan;
4. Keamanan siber, karena perang modern tidak lagi selalu menggunakan peluru, tetapi juga serangan terhadap jaringan listrik, sistem keuangan, komunikasi, dan infrastruktur digital negara;
5. Penguasaan data global, sebab data kini telah menjadi “minyak baru” yang menentukan kekuatan ekonomi, perilaku pasar, hingga kemampuan intelijen suatu negara;
6. Pangan, karena krisis pangan global dapat memicu instabilitas politik, konflik sosial, migrasi besar-besaran, bahkan jatuhnya pemerintahan di berbagai negara;
7. Kontrol rantai pasok global, yakni kemampuan mengendalikan distribusi bahan baku, logistik, manufaktur, dan jalur perdagangan dunia yang menjadi penentu stabilitas ekonomi internasional.
Profesor John Mearsheimer menyebut rivalitas AS-China sebagai kompetisi antar great powers yang hampir mustahil dihindari. Sementara Fareed Zakaria melihat dunia sedang bergerak menuju post-American world, yakni tatanan global yang tidak lagi dikendalikan satu kekuatan tunggal.
Realitas inilah yang sedang dihadapi dunia saat ini.
Amerika Serikat masih merupakan kekuatan militer terbesar di bumi. Namun China telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi yang terlalu besar untuk ditekan hanya dengan ancaman. Di sisi lain, China juga belum cukup kuat untuk menggantikan posisi Amerika secara total. Akibatnya, dunia memasuki fase kompetisi panjang yang penuh ketegangan, tetapi sekaligus dipenuhi kebutuhan untuk menjaga stabilitas bersama.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak boleh menjadi penonton pasif.
Kawasan Indo Pasifik telah berubah menjadi pusat gravitasi geopolitik dunia, dan Indonesia berada tepat di tengah jalur strategis tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan posisi geografis yang sangat vital, Indonesia memiliki nilai strategis tinggi bagi kedua kekuatan besar dunia itu.
Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga menjaga kedaulatan kebijakan nasional agar tidak terseret dalam orbit kepentingan negara lain.
Politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi fondasi utama. Namun kebijakan itu tidak cukup berhenti pada slogan diplomasi semata. Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.
Pertama, ketahanan pangan, agar Indonesia tidak bergantung pada impor strategis yang sewaktu-waktu dapat dijadikan alat tekanan geopolitik ketika terjadi krisis global.
Kedua, kemandirian energi, supaya stabilitas nasional tidak mudah terguncang oleh konflik internasional maupun gejolak harga energi dunia.
Ketiga, penguasaan teknologi dan industri strategis, karena negara yang hanya menjadi pasar tidak akan pernah menjadi pemain utama dalam percaturan global.
Keempat, hilirisasi sumber daya alam, agar Indonesia tidak terus-menerus mengekspor bahan mentah tanpa memperoleh nilai tambah ekonomi dan kekuatan industri nasional.
Kelima, pertahanan nasional yang modern dan adaptif, yang mampu menghadapi ancaman konvensional maupun ancaman non militer seperti perang siber, disinformasi, dan tekanan ekonomi global.
Hal penting yang harus diperhatikan bahwa abad ke-21 tidak lagi ditentukan semata-mata oleh siapa yang memiliki senjata paling kuat, melainkan oleh siapa yang mampu mengendalikan teknologi, energi, pangan, dan stabilitas global.
Karena itu, kunjungan Trump ke Beijing memperlihatkan satu pesan penting bahwa bahkan rival terbesar sekalipun pada akhirnya tetap membutuhkan dialog. Dunia sedang bergerak menuju tatanan baru yang lebih keras, lebih kompetitif, dan lebih kompleks.
Dalam perubahan besar seperti itu, negara yang gagal membaca arah sejarah akan menjadi korban geopolitik. Sebaliknya, negara yang mampu memanfaatkan momentum akan tampil sebagai kekuatan masa depan.(*)
Jakarta, 14 Mei 2026
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasehat Militer RI untuk PBB tahun 2017-2019








