SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang direncanakan akan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026, dinamika internal organisasi menghangat. Perebutan posisi Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) disebut-sebut kian mengeras, memunculkan kekhawatiran muktamar bergeser dari forum musyawarah ulama menjadi arena kontestasi tim sukses.
Tokoh senior NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, mengingatkan agar seluruh pihak menjaga marwah muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi jam’iyah. Ia menilai, dinamika yang berkembang saat ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang patut diwaspadai.
“Muktamar jangan sampai berubah menjadi ajang tim sukses. NU punya tradisi panjang menjaga persatuan, itu yang harus kita rawat,” ujar pria yang akrab disapa Cak Dar itu dalam keterangannya pada media ini di Surabaya, Jumat (1/5/2026).
Menurut dia, posisi Rais Aam kini menjadi titik krusial dalam kontestasi karena memiliki otoritas moral yang kuat dalam menentukan arah kepemimpinan NU. Dalam praktiknya, Rais Aam kerap dipandang memiliki peran strategis dalam memberi restu terhadap figur Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
“Karena itu, perhatian banyak pihak kini tertuju pada AHWA. Siapa yang bisa memengaruhi komposisinya, akan sangat menentukan hasil akhir,” kata dia.
Berdasarkan dinamika konsolidasi di tingkat wilayah dan cabang hingga akhir April 2026, peta persaingan mengerucut pada tiga poros utama.
Poros Kramat Raya mengusung KH Miftachul Achyar sebagai petahana. Dukungan poros ini bertumpu pada jaringan struktural PBNU aktif, dengan Syaifullah Yusuf disebut berperan dalam konsolidasi lapangan. Keunggulan utama poros ini terletak pada akses terhadap struktur organisasi, meski turut dibayangi dinamika internal PBNU beberapa tahun terakhir.
Poros Raden Saleh mengusung KH Ma’ruf Amin. Langkah Ma’ruf Amin yang mundur dari jabatan Ketua Dewan Syuro DPP PKB dipandang sebagai sinyal untuk kembali fokus di NU. Poros ini mengandalkan jaringan ulama sepuh dan birokrat NU dengan narasi penguatan kembali marwah kasepuhan, meski faktor usia dan rekam jejak politik praktis menjadi sorotan sebagian kader muda.
Adapun poros Ciganjur mendorong KH Said Aqil Sirodj. Dukungan terhadapnya datang dari kalangan kiai sepuh, jaringan kultural, serta intelektual NU. Namun, belum terbentuknya mesin politik formal dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi poros ini.
Cak Dar yang merupakan Ketua PW IPNU Jatim periode 1988-1992 ini menilai bahwa peran AHWA menjadi kunci dalam dinamika tersebut. Dalam mekanisme muktamar, sembilan anggota AHWA dipilih oleh muktamirin, dan dari forum itulah Rais Aam ditentukan.
“Efeknya berantai. Rais Aam akan sangat berpengaruh terhadap arah kepemimpinan, termasuk Ketua Umum. Maka kontestasi bergeser ke sana,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan administratif di tingkat wilayah dan cabang, termasuk terkait surat keputusan (SK) kepengurusan. Menurut dia, hal tersebut dapat memengaruhi legitimasi suara dalam muktamar.
“Kalau tidak diselesaikan dengan adil dan transparan, ini bisa memicu ketegangan dan menurunkan kepercayaan internal,” kata dia.
Di tengah dinamika yang terus bergerak, Sudarsono berharap seluruh elemen NU dapat menahan diri dan mengedepankan etika jam’iyah. Ia menegaskan, perbedaan pilihan merupakan hal wajar, namun persatuan organisasi harus tetap menjadi prioritas.
“Muktamar adalah forum ulama, bukan arena pertarungan kekuasaan. Ini yang harus dijaga bersama,” tandas Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur itu mengakhiri keterangannya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
