JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 menjadi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen menghadirkan keadilan dan kesejahteraan pekerja di tengah perubahan dunia kerja yang kian dinamis.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa peringatan May Day tidak semata seremoni tahunan, melainkan titik tolak memperkuat perlindungan dan kepastian kerja bagi buruh.
“Hari Buruh bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian kerja benar-benar dirasakan seluruh pekerja Indonesia,” ujar Netty dalam keterangannya pada media ini di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Menurut dia, tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak lagi terbatas pada isu upah. Persoalan berkembang mencakup kepastian status kerja, perlindungan sosial, hingga tuntutan adaptasi terhadap transformasi ekonomi digital.
Dalam konteks itu, Netty menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan di DPR harus menjadi ruang perbaikan menyeluruh terhadap ketimpangan lama di sektor ketenagakerjaan.
“Regulasi harus adil, adaptif, dan partisipatif. RUU ini perlu menjawab aspirasi pekerja sekaligus memberi kepastian hukum bagi dunia usaha. Kesejahteraan buruh dan pertumbuhan industri tidak boleh dipertentangkan,” katanya.
Ia menambahkan, Fraksi PKS mendorong sejumlah agenda strategis dalam pembahasan RUU tersebut, antara lain perlindungan upah layak, pembatasan praktik alih daya (outsourcing) yang berlebihan, kepastian bagi pekerja kontrak, penguatan jaminan sosial, serta perlindungan pekerja informal dan pekerja platform digital.
“Negara tidak boleh absen. Tidak boleh ada pekerja hidup dalam ketidakpastian, baik di sektor formal maupun informal,” ujar Netty.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, pekerja masa depan adalah mereka yang adaptif, terus belajar, dan mampu merespons perubahan.
“Program pelatihan dan vokasi perlu dioptimalkan agar tenaga kerja kita semakin kompetitif,” katanya.
Netty juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah, seperti kenaikan upah minimum, penguatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), perluasan pelatihan vokasi, serta subsidi upah dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Namun, ia menekankan pentingnya penguatan kebijakan tersebut melalui regulasi yang berkelanjutan.
“Program yang ada merupakan fondasi awal, tetapi perlu diperkuat agar memberi kepastian jangka panjang bagi pekerja dan dunia usaha,” ujarnya.
Lebih jauh, Netty mengingatkan dunia usaha untuk memandang pekerja sebagai mitra strategis, bukan sekadar faktor produksi.
“Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan, rasa aman, dan ruang berkembang bagi pekerja,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan memperkuat kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“May Day harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi, bukan memperlebar konflik. Buruh yang kompeten, pengusaha yang berkeadilan, dan pemerintah yang hadir adalah fondasi Indonesia yang maju dan berdaya saing,” ujar Netty.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
