JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan pemerintah akan mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan riset dari perguruan tinggi. Langkah itu ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama puluhan tahun masih membayangi kawasan transmigrasi, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Viva Yoga seusai menghadiri pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Viva Yoga, pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kementerian Transmigrasi. Sinergi dengan kementerian dan lembaga lain menjadi kunci agar pembangunan berlangsung lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.
“Kalau ada sekolah yang rusak, kami berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan. Jika petani membutuhkan pupuk, benih, atau alat pertanian, kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Begitu pula perbaikan jalan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat perkembangan kawasan transmigrasi.
Dalam pembekalan terakhir TEP 2026, sejumlah menteri dan wakil menteri turut memberikan materi kepada para peserta. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Selain pembangunan fisik, Viva Yoga menilai kawasan transmigrasi memerlukan inovasi dan penguatan tata kelola agar potensi sumber daya alam yang melimpah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Menurut dia, komoditas seperti durian, kopi, kakao, sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari proses budidaya, pemeliharaan, produksi, pascapanen, hingga pemasaran.
“Kalau rantai tata kelola ini berjalan baik, produktivitas ekonomi kawasan transmigrasi akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” katanya.
Viva Yoga juga menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk kritik dari peserta TEP. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan program pembangunan kawasan transmigrasi.
Untuk memperkuat basis keilmuan, Kementerian Transmigrasi menggandeng 10 perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
TEP 2026 merupakan kelanjutan dari program yang dimulai pada 2025. Tahun ini, tim beranggotakan 1.476 orang yang terdiri atas 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, dan 1.016 sarjana. Mereka akan ditempatkan di 53 kawasan transmigrasi di berbagai daerah, antara lain Papua Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Papua.
Viva Yoga menjelaskan, misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil riset tahun sebelumnya melalui implementasi berbagai rekomendasi di lapangan. Pemerintah berharap program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menekan angka kemiskinan dan stunting di kawasan transmigrasi.(*)
(Ardi W/Sulaiman)
