JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Upaya deeskalasi ketegangan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Pembicaraan yang berlangsung di Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan strategis, memunculkan kekhawatiran baru atas stabilitas keamanan regional dan global.
Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan bahwa kebuntuan dipicu oleh penolakan Iran untuk menghentikan pengembangan program nuklirnya. Pernyataan ini mempertegas posisi Washington yang tetap menuntut pembatasan ketat terhadap kapabilitas nuklir Teheran.
Namun, analisis berbeda disampaikan oleh GREAT Institute. Lembaga tersebut menilai kegagalan diplomasi ini tidak lepas dari inkonsistensi strategis Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam implementasi rezim non-proliferasi nuklir global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menegaskan bahwa kredibilitas Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT) kian tergerus oleh praktik standar ganda.
“Alih-alih mendorong pelucutan senjata sejak NPT 1968, negara-negara Barat justru mempertahankan bahkan meningkatkan arsenal nuklir mereka, sekaligus mentransfer teknologi strategis kepada sekutu,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia juga menyoroti posisi Israel yang tidak menjadi pihak dalam NPT, namun secara de facto memiliki kapabilitas nuklir signifikan tanpa tekanan internasional yang sebanding.
Dalam perspektif deterrence, Teguh menilai dinamika ini mendorong negara-negara yang merasa terancam untuk mengembangkan kemampuan militer serupa. “Doktrin si vis pacem, para bellum kini tidak lagi dimonopoli negara besar. Negara-negara lain melihat kebutuhan membangun kapasitas penangkal sebagai keniscayaan strategis,” jelasnya.
Selama ini, Iran sebagai negara penandatangan NPT, secara resmi menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai, termasuk sektor energi dan medis.
Namun, perubahan lingkungan strategis, termasuk meningkatnya tekanan militer dan serangan terbuka dalam dua tahun terakhir, dinilai mulai menggeser kalkulasi keamanan Teheran.
Menariknya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebelumnya mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan senjata nuklir. Fatwa tersebut didasarkan pada prinsip hukum perang dalam Islam yang menolak penggunaan senjata non diskriminatif.
“Senjata nuklir bertentangan dengan prinsip perang yang membatasi target hanya pada kombatan. Dampaknya yang masif dan indiscriminatif menjadi alasan utama pelarangan tersebut,” kata Teguh.
Meski demikian, dinamika ancaman eksternal berpotensi menguji konsistensi doktrin tersebut dalam praktik kebijakan keamanan nasional Iran ke depan.
Saat ini, terdapat sembilan negara yang memiliki senjata nuklir. Dua kekuatan utama, Rusia dan Amerika Serikat, mendominasi dengan ribuan hulu ledak aktif. Negara lain seperti China, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara melengkapi konfigurasi kekuatan nuklir global.
Menurut Teguh, tanpa konsistensi implementasi NPT oleh negara-negara besar, dunia berisiko memasuki fase baru perlombaan senjata nuklir yang lebih kompleks dan berbahaya.
“Jika hipokrisi ini terus berlanjut, maka eskalasi nuklir bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan dalam arsitektur keamanan global,” tegasnya.
Kegagalan diplomasi di Islamabad kini menjadi alarm keras bahwa rezim non proliferasi global tengah menghadapi ujian paling serius sejak berakhirnya Perang Dingin.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
