SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Fenomena banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir Indonesia. Meski terjadi akibat pasang air laut, dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadikan banjir rob sebagai ancaman serius yang perlu diwaspadai dan dimitigasi secara sistematis.
Pakar Kelautan Universitas Airlangga Sapto Andriyono menjelaskan bahwa banjir rob umumnya terjadi di wilayah pesisir dengan elevasi lebih rendah dibandingkan muka pasang maksimum laut. Kondisi tersebut banyak dijumpai di pesisir utara Pulau Jawa, termasuk sejumlah kawasan di Surabaya Utara.
“Tidak semua wilayah pesisir mengalami banjir rob. Namun daerah yang elevasinya sudah lebih rendah dari pasang tertinggi laut sangat rentan tergenang. Di Surabaya Utara, beberapa titik memang berada pada kondisi tersebut,” ujar Sapto, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, genangan banjir rob cenderung bertahan lebih lama saat musim hujan. Kombinasi antara pasang tinggi dan curah hujan yang besar membuat air sulit surut. Akibatnya, aktivitas warga terganggu, mulai dari kegiatan ekonomi, transportasi, hingga proses belajar-mengajar.
Sapto menilai bahwa meningkatnya intensitas banjir rob tidak dapat dilepaskan dari masifnya pembangunan di kawasan pesisir. Banyak area yang semestinya berfungsi sebagai daerah resapan air, termasuk hutan mangrove, beralih menjadi permukiman, pergudangan, dan kawasan industri.
“Daerah resapan sangat penting untuk meredam tekanan air laut. Namun kini banyak mangrove berubah fungsi. Ketika ruang resapan hilang, tekanan air ke daratan menjadi semakin besar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hutan mangrove merupakan benteng alami paling efektif dalam menghadapi banjir rob. Mangrove memiliki kemampuan beradaptasi terhadap salinitas tinggi dan berfungsi sebagai penghalang alami sebelum air laut mencapai kawasan permukiman.
“Mangrove itu ideal. Hanya mangrove yang mampu bertahan dalam kondisi asin sekaligus meredam energi air laut. Harapannya, di Surabaya, green belt mangrove bisa diperkuat dan dipertebal,” ujar Sapto.
Tanggul Bukan Jawaban Tunggal
Meski pembangunan tanggul kerap dijadikan solusi cepat, Sapto mengingatkan bahwa pendekatan struktural semata tidak selalu efektif dan bahkan dapat memicu persoalan baru. Struktur beton berpotensi mengganggu dinamika arus laut, mengubah pola gelombang, serta menimbulkan erosi atau sedimentasi di wilayah pesisir lain.
Selain itu, pengerasan lahan akibat pembangunan masif turut mempercepat penurunan muka tanah (land subsidence). Sejumlah penelitian, menurut Sapto, memperkirakan beberapa kawasan pesisir utara Jawa berisiko tenggelam dalam beberapa dekade ke depan jika laju penurunan tanah tidak dikendalikan.
Masifnya pembangunan juga memperparah intrusi air laut ke daratan. Air laut mendorong akuifer air tawar menjauh, sehingga masyarakat pesisir semakin kesulitan memperoleh sumber air bersih dari sumur tanah.
“Semakin banyak bangunan, intrusi air laut makin jauh masuk ke daratan. Pada akhirnya, mencari air tawar pun akan semakin sulit,” katanya.
Sapto menekankan, upaya mitigasi banjir rob perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui infrastruktur fisik, tetapi juga melalui edukasi masyarakat, penguatan ekosistem pesisir, serta perencanaan tata kota yang lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan laut dan pesisir.(*)
Kontributor: Khefti PKIP
Editor: Abdel Rafi
