JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan mengejutkan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut sekitar 48% kasus keracunan pangan nasional berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut temuan itu sebagai “alarm bahaya” yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Ini peringatan keras agar aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG benar-benar diperkuat. Jangan sampai niat baik pemerintah justru membahayakan anak-anak,” ujar Netty di Jakarta, hari ini, Kamis (13/11/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, tingginya angka keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Padahal, satuan ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Karena itu, standar keamanan pangan, baik di dapur maupun selama proses distribusi, harus diterapkan secara ketat. Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan semua dapur memenuhi syarat laik higiene. Yang belum layak harus segera dibina atau dihentikan sementara,” tegasnya.
Netty juga menyoroti lambannya penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG yang hingga kini belum difinalisasi. Ia menilai keberadaan Perpres tersebut penting sebagai dasar hukum untuk menegakkan standar mutu, keselamatan pangan, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.
“Perpres itu harus segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah bisa bertindak tegas terhadap pelanggaran dan mencegah terulangnya kasus serupa,” ujarnya.
Selain memperkuat pengawasan teknis, Netty menekankan perlunya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan program MBG.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan semata urusan pemerintah, tapi tanggung jawab sosial bersama. Edukasi kepada pelaksana dan masyarakat harus diperkuat agar rantai pengawasan berjalan dari bawah,” tutupnya.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
