
JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama, mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadikan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara sebagai motor penggerak perkebunan inti rakyat. Usulan ini bertujuan membuka lapangan kerja luas, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menurunkan angka kemiskinan yang kian mengkhawatirkan.
“Agrinas saat ini mengelola lahan sawit seluas 1,2 juta hektar yang tersebar di 9 provinsi dan 64 kabupaten. Ini potensi luar biasa untuk dijadikan perkebunan rakyat berbasis plasma,” ujar Rahman dalam keterangannya pada media ini, Sabtu (12/7/2025).
Menurutnya, sebagian besar lahan tersebut berasal dari aset sitaan negara atas kasus korupsi dan pelanggaran izin perkebunan, termasuk dari perusahaan milik Surya Darmadi yang merugikan negara hingga Rp72 triliun. Dengan status hukum yang kini bersih, Rahman menilai lahan tersebut sepatutnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Kami mengusulkan agar para buruh tani, petani kecil, dan masyarakat lokal diberi alokasi dua hektare per kepala keluarga. Ini akan menjadi program pemberdayaan berbasis plasma yang konkret dan berdampak langsung,” tegasnya.

Jika dijalankan, lanjut Rahman, Agrinas tak hanya akan menjadi BUMN perkebunan sawit terbesar di Indonesia, melampaui raksasa swasta seperti Sinar Mas, Astra, dan Wilmar, tetapi juga menjadi lokomotif penghasil devisa dan pencipta lapangan kerja nasional yang masif.
“Ini momentum emas bagi Presiden Prabowo untuk mencatat sejarah baru: mengentaskan kemiskinan melalui model pembangunan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Rahman.
Selain membuka lapangan kerja dan pemukiman baru berbasis transmigrasi, Rahman juga menekankan bahwa model ini akan memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pemerataan ekonomi desa, dan menjaga kelestarian sumber daya alam secara lebih terkendali.
“Kalau ini dilakukan dengan pola kemitraan dan pendampingan, Indonesia tak hanya jadi raja sawit dunia, tapi juga panutan dalam pengelolaan ekonomi berbasis kerakyatan,” pungkas pria yang juga Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) itu. (*)
Editor: Abdel Rafi



