JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India yang akan digunakan untuk operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penundaan dinilai penting agar keputusan strategis tersebut dikaji secara komprehensif, termasuk dampaknya terhadap industri otomotif dalam negeri.
Permintaan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026). Ia menilai pembahasan sebaiknya dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan luar negeri dan dapat memberikan arahan langsung.
“Saya sudah menyampaikan kepada pemerintah agar rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden, setelah kembali, akan membahas secara detail mengenai rencana impor tersebut,” kata Dasco.
Menurut Dasco, keputusan impor dalam jumlah besar perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan industri otomotif nasional untuk memenuhi kebutuhan serupa. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak merugikan potensi industri dalam negeri yang selama ini terus berkembang.
Rencana impor tersebut sebelumnya mencuat setelah PT Agrinas Pangan Nusantara, badan usaha milik negara, menyatakan akan mendatangkan kendaraan pikap dari India untuk memperkuat armada logistik koperasi desa dan kelurahan.
Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto mengapresiasi sikap DPR yang meminta penundaan rencana impor tersebut. Menurut dia, langkah itu mencerminkan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap industri nasional.
“Penundaan ini memberi ruang untuk kajian komprehensif, termasuk menilai kemampuan industri otomotif dalam negeri. Keputusan strategis seperti ini perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemandirian industri nasional,” ujar Sudarto.
Ia menambahkan, industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang signifikan dan berpotensi memenuhi kebutuhan kendaraan operasional dalam negeri jika didukung kebijakan yang tepat.
Kritik terhadap rencana impor juga disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat. Ia menilai kebijakan impor dalam jumlah besar berpotensi melemahkan industri otomotif nasional yang selama ini telah berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian.
Menurut Jumhur, kebijakan strategis terkait pengadaan kendaraan operasional sebaiknya memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk berperan lebih besar, sehingga dapat memperkuat ekosistem industri nasional sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.
Dengan adanya permintaan penundaan tersebut, keputusan terkait rencana impor kendaraan pikap kini menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah. Pembahasan itu diharapkan dapat mempertimbangkan secara menyeluruh kepentingan program koperasi sekaligus keberlanjutan industri otomotif nasional.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
