JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Satgas Pasar Rakyat Indonesia. Desakan ini lahir karena keberadaan pasar rakyat yang melibatkan 17 juta PKL dan pelaku UMKM di 17 ribu pasar se-Indonesia kini berada di persimpangan jalan: dipertahankan atau dibiarkan mati perlahan.
“Pasar rakyat bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah warisan leluhur dan jantung ekonomi bangsa. Kalau jantung ini rusak, 17 juta PKL UMKM akan tumbang. Dan ekonomi Indonesia bisa ikut kolaps di tengah gempuran ekonomi digital,” tegas Ketua Umum APKLI-P, Ali Mahsun dalam keterangannya pada media ini, Sabtu (13/9/2025) sore.
Menurut Ali Mahsun, pasar rakyat berkontribusi sebagai penentu 95% rantai pasok pangan dan bahan baku usaha nasional. Namun, eksistensinya kerap dipinggirkan dan kalah pamor dibanding ritel modern maupun platform digital asing.
“Kalau pemerintah serius ingin turunkan pengangguran dan kemiskinan, maka revitalisasi pasar rakyat adalah harga mati. Tidak ada jalan lain,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, APKLI-P menggulirkan Gerakan Pasar Rakyat (GPR). Gerakan ini sudah dicanangkan pada 22 Juli 2025 lalu di Pasar Santa, Jakarta Selatan, oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Ali Mahsun menegaskan, revitalisasi pasar rakyat butuh perlakuan khusus dengan manajemen yang profesional, integratif, dan komprehensif.
“Harus ada Satgas Pasar Rakyat Indonesia. Inilah instrumen strategis untuk konsolidasi data, tata kelola, dan langkah nyata membangkitkan ekonomi rakyat,” katanya.
Dari konsinyering GPR di Jakarta, 12 September 2025, disepakati poin penting yakni usulan resmi ke Presiden Prabowo Subianto agar Satgas ini ditetapkan sebagai lembaga negara melalui Perpres atau Keppres, bukan sekadar badan otonom APKLI-P.
Ali Mahsun menegaskan, jika pemerintah abai, masa depan ekonomi rakyat akan terancam.
“Untuk sukses menjemput bonus demografi 2030, Indonesia butuh 100 juta PKL dan UMKM yang unggul. Kalau pasar rakyat dibiarkan sekarat, mimpi itu hanya akan jadi fatamorgana. Dan 2045 Indonesia maju, adil, dan makmur bisa gagal total,” pungkasnya. (*)
Editor: Abdel Rafi
