JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Kepala BKKBN) Wihaji mendorong penguatan kolaborasi dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Menurut Wihaji, ketahanan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu menjadi bagian dari pembangunan keluarga.
Hal itu disampaikan Wihaji saat menerima audiensi pengurus APKLI-P yang dipimpin Ketua Umum APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Wihaji mengatakan pembangunan keluarga tidak dapat dipisahkan dari ketahanan ekonomi. Menurut dia, perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung cepat menuntut keluarga memiliki kemampuan beradaptasi sekaligus mempertahankan ketahanan di tengah berbagai tantangan.
“Kalau ingin Indonesia maju, adil, dan makmur, pembangunan harus dimulai dari komunitas bangsa yang terkecil, yaitu keluarga. Karena itu, saya berharap APKLI-P tetap berada di garda terdepan dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” kata Wihaji.
Ia juga menilai peran perempuan, khususnya ibu dalam keluarga, memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah, kata dia, perlu membangun sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat dan pelaku ekonomi rakyat agar pemberdayaan tersebut dapat berjalan lebih luas.
Dorong Modal Usaha
Ketua Umum APKLI-P Ali Mahsun mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pedagang kaki lima dan pelaku UMKM. Ia menilai kelompok tersebut memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga sekaligus perekonomian masyarakat.
“Kami mengapresiasi keberpihakan Pak Menteri Wihaji terhadap pelaku ekonomi rakyat, khususnya PKL dan UMKM. Banyak keluarga menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor ini,” ujar Ali dalam keterangan terpisah pada media, Kamis (20/8/2026).
Ali juga menawarkan penguatan kerja sama antara APKLI-P dan Kemendukbangga/BKKBN, terutama melalui program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP) bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM.
Menurut dia, pemberian modal perlu diikuti pendampingan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.
APKLI-P juga mengusulkan agar Wihaji memberikan pengarahan sekaligus menutup secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P 2026 yang akan digelar di Asrama Haji Jakarta. Selain itu, APKLI-P berharap program MUPP dapat diluncurkan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Ali mengatakan sinergi kedua pihak diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ekonomi keluarga dalam menghadapi momentum bonus demografi Indonesia dan target pembangunan menuju 2045.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keluarga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Ali juga menyinggung pengalaman program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok yang kemudian berkembang menjadi model Grameen Bank di Bangladesh.
Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan pengalaman program pemberdayaan keluarga yang pernah dikembangkan melalui lembaga kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia. Namun, pernyataan mengenai asal-usul Grameen Bank perlu ditempatkan secara hati-hati karena model Grameen Bank secara umum dikenal dikembangkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh.
Menurut Ali, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dibangun melalui akses permodalan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus APKLI-P, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Prof. Edi Slamet Irianto, Bendahara Umum Rien Mahkota Rosa, Dewan Pakar Handini Wulan, serta jajaran wakil ketua dan sekretaris jenderal APKLI-P. Wihaji didampingi Staf Khusus M. Shoim Haris.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
