SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, seruan agar pemerintah menjaga kemandirian organisasi dan menciptakan suasana kondusif kembali mengemuka.
Seruan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, Rabu (19/8/2026). Surat yang diberi judul “Surat Cinta buat Presiden Republik Indonesia” itu ditandatangani Sudarsono Rahman, Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur sekaligus Ketua PW IPNU Jawa Timur 1988-1992.
Dalam surat tersebut, Sudarsono menyampaikan harapan agar hubungan pemerintah dan NU tetap dibangun dalam kerangka kemitraan, saling menghormati, serta tidak menghilangkan kemandirian organisasi.
Surat itu juga menyinggung munculnya berbagai kabar mengenai dugaan intervensi, tekanan, mobilisasi dukungan, hingga penggunaan kekuasaan dan materi untuk memengaruhi pilihan Muktamirin. Namun, penulis surat menegaskan tidak bermaksud menuduh pihak tertentu tanpa bukti.
Pesan utama surat tersebut adalah permohonan agar Presiden memastikan nama Istana tidak digunakan untuk kepentingan perebutan kepemimpinan NU dan agar Muktamar menjadi ruang musyawarah warga NU dalam menentukan kepemimpinan organisasi.
Berikut isi lengkap surat tersebut:
SURAT CINTA BUAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Perihal: Memohon Presiden Menjaga Kemandirian NU dan Menciptakan Suasana Kondusif Muktamar NU ke-35
Kepada Yth.
Bapak Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
di Jakarta
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,
Kami, warga Nahdlatul Ulama yang mencintai NU dan peduli terhadap masa depan jam’iyah, menyampaikan surat terbuka ini kepada Bapak Presiden menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Surat ini bukan ditujukan untuk mempertentangkan NU dengan pemerintah. Justru sebaliknya, kami berharap hubungan antara pemerintah dan NU tetap menjadi hubungan strategis yang dibangun atas dasar saling menghormati, kemitraan, dan penghormatan terhadap kemandirian masing-masing.
Bapak Presiden yang kami hormati,
NU lahir pada tahun 1926 bukan dari kekuasaan.
NU tumbuh dari pesantren, dari keringat para kiai, dari perjuangan para santri, dari ketulusan para ulama, dan dari pengorbanan para syuhada yang ikut mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
NU telah melewati berbagai zaman dan pergantian kekuasaan.
Karena itu, NU memiliki tradisi, mekanisme, dan tata cara sendiri dalam menentukan kepemimpinannya.
Muktamar adalah ruang tertinggi bagi warga NU untuk bermusyawarah dan menentukan arah masa depan jam’iyah.
Kami mendengar berbagai kabar mengenai dugaan adanya intervensi, tekanan, mobilisasi dukungan, bahkan penggunaan kekuasaan dan materi untuk memengaruhi pilihan Muktamirin.
Kami tidak bermaksud menuduh pihak tertentu tanpa bukti.
Namun kami juga tidak ingin berbagai kabar tersebut berkembang menjadi kecurigaan, konflik, dan perpecahan di antara sesama warga NU.
Karena itu, kami memohon kepada Bapak Presiden untuk mengambil posisi yang sangat penting:
Jangan biarkan nama Istana digunakan untuk kepentingan perebutan kepemimpinan NU.
Jika terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan Presiden, Istana, pejabat negara, atau kekuasaan untuk mendorong calon tertentu, kami berharap Bapak Presiden dapat menghentikan praktik tersebut.
Sebab persoalannya bukan semata-mata siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam Muktamar.
Persoalannya adalah masa depan kemandirian NU.
Bapak Presiden,
Kami percaya pemerintah dan NU memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keutuhan bangsa. Pemerintah membutuhkan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang besar. Sebaliknya, NU juga membutuhkan negara yang kuat, adil, demokratis, dan menghormati kebebasan masyarakat sipil.
Namun hubungan tersebut harus dibangun atas dasar kemitraan, bukan subordinasi.
Karena itu kami memohon kepada Bapak Presiden:
Pertama, hormatilah AD/ART dan tradisi organisasi NU.
Biarkan para Muktamirin menentukan pemimpin berdasarkan ilmu, akhlak, kapasitas, integritas, visi, dan kemaslahatan umat serta bangsa.
Kedua, jagalah netralitas negara.
Pemerintah memiliki kewajiban membina dan melindungi kehidupan organisasi kemasyarakatan sesuai hukum. Tetapi pemerintah bukanlah pihak yang menentukan siapa Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU.
Ketiga, cegah penggunaan nama dan fasilitas kekuasaan untuk memengaruhi Muktamar.
Jika ada pihak yang mengatasnamakan Presiden, Istana, atau pejabat negara untuk melakukan tekanan, mobilisasi, maupun transaksi politik, kami berharap negara mengambil langkah tegas.
Keempat, bantu menciptakan suasana Muktamar yang damai dan bermartabat.
Kami berharap Bapak Presiden menyampaikan pesan yang jelas bahwa Muktamar NU harus menjadi ruang persaudaraan, musyawarah, tabayun, dan adu gagasan, bukan arena pertarungan kekuasaan.
Kelima, jangan biarkan NU terpecah karena kepentingan politik jangka pendek.
Siapapun yang nantinya terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU harus lahir dari kehendak Muktamirin, bukan dari kehendak kekuasaan.
Bapak Presiden,
Kami berharap Bapak Presiden memahami satu hal yang sangat sederhana:
Cara terbaik negara mencintai NU adalah dengan menghormati kemandirian NU.
Biarkan para kiai bermusyawarah.
Biarkan para Muktamirin memilih.
Biarkan ilmu, akhlak, pengalaman, kapasitas, visi, dan kemaslahatan umat menjadi dasar keputusan.
Kami berharap Muktamar NU ke-35 melahirkan kepemimpinan yang alim, berilmu, berakhlak, cerdas, visioner, mandiri, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan daya kritisnya.
NU tidak boleh menjadi alat kekuasaan.
NU juga tidak perlu menjadi lawan kekuasaan.
NU harus menjadi kekuatan moral bangsa yang berdiri di atas kepentingan umat, kemanusiaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, kami menyerukan:
JANGAN INTERVENSI NU.
JANGAN GUNAKAN NAMA ISTANA UNTUK MENGATUR MUKTAMAR.
BIARKAN WARGA NU MEMILIH PEMIMPINNYA SENDIRI.
NU MILIK UMAT, BUKAN MILIK ISTANA.
Kami berharap Bapak Presiden menggunakan kewibawaan dan kewenangan moralnya untuk memastikan Muktamar NU ke-35 berlangsung aman, damai, demokratis, bermartabat, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Semoga Muktamar NU ke-35 di Tambakberas menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah, mengembalikan marwah ulama, memperkokoh kemandirian jam’iyah, serta meneguhkan kontribusi NU bagi umat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surabaya, 19 Agustus 2026
Hormat kami,
Sudarsono Rahman
Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, Ketua PW IPNU Jawa Timur 1988–1992
Tembusan:
- Para Muktamirin Muktamar NU ke-35
- Rais Syuriyah dan Pengurus NU
- Para Kiai dan Pengasuh Pesantren
- Warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia
(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
