JAKARTA – Kamis (4/2/2021) Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya masih mengkaji usulan lockdown akhir pekan di zona oranye dan merah COVID-19. Lockdown akhir pekan sebelumnya diusulkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay.
“Semua usulan itu akan dikaji, didiskusikan, diteliti dibahas. Kami sendiri membahas masukan-masukan dari siapa aja, termasuk pemerintah pusat,” ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2021) kemarin.
Menurut Ketua Kolektif Pimpinan Nasional (KPN) Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho, pernyataan Ahmad Riza Patria yang mengatakan akan mengkaji, mendiskusikan, meneliti, dan dibahas seharusnya tidak perlu. Pertama, terkait lockdown akhir pekan tidak memiliki dasar hukum karena Indonesia tidak menerapkan UU Kekarantinaan Kesehatan, dimana lockdown (karantina wilayah) ada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut. Kedua, wacana lockdown akhir pekan yang dikeluarkan oleh Saleh Partaonan Daulay jelas merupakan wacana yang lahir tanpa melalui proses kajian ilmiah. Sehingga pernyataan Wagub DKI tersebut tidak produktif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Agung mengharapkan agar wagub DKI Jakarta total fokus pada pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta agar angkanya bisa cepat melandai.
“Daripada mengurusi wacana yang tidak memiliki dasar ilmiah, lebih baik fokus pada pengendalian COVI-19,” ujar Agung pada redaksi cakrawarta.com, Jumat (5/2/2021) sore.
Agung menjelaskan bahwa problem utama DKI Jakarta saat ini adalah bagaimana kembali meningkatkan kesadaran warga DKI untuk menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, menurut Agung, warga sudah semakin tidak peduli dengan penerapan protokol kesehatan tersebut.
“Wagub seharusnya bisa mengisi kekosongan dalam meningkatkan peran serta aktif warga DKI dalam menerapkan protokol kesehatan. Apalagi saat ini di lingkungan tempat tinggal warga penerapan protokol kesehatan semakin turun. Jaga jarak sudah tidak diindahkan, masker sudah mulai ditinggalkan, apalagi cuci tangan,” protes Agung.
Bahkan terkait pengawasan protokol kesehatan misalnya, saat ini pun sudah tidak lagi menjadi fokus ASN yang ditugaskan oleh pemprov DKI untuk mengawal penerapan protokol kesehatan. Masih banyak tempat-tempat kerumunan seperti warung, kafe, coffee shop, dan rumah makan yang bebas menerima pelangganan tanpa mengindahkan protokol kesehatan dan peraturan yang diterapkan dalam PSBB atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Pantauan REKAN Indonesia sendiri pernah kedapatan satu cafe di Jaksel buka sampai jam 11 malam padahal tidak jauh dari kafe tersebut ada mobil patroli satpol PP yang sedang mengawasi pedagang kuliner kaki lima. Tapi begitu anggota Rekan Indonesia menunjukan bahawa ada cafe yang masih buka melewati batas waktu yang diperbolehkan, satpol PP yang ternyata dari kelurahan tersebut malah meneyuruh lapor ke kecamatan,” Agung bercerita.
Namun, Agung melalui REKAN Indonesia mengapresiasi langkah sistematis yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta serta seluruh jajarannya, dalam upaya penanganan wabah COVID-19.
(an/bti)
