JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dinilai belum tepat dilakukan. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, meminta agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan tersebut sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan keuangan BPJS Kesehatan.
“Pemerintah sebaiknya tidak menaikkan iuran dulu. Yang perlu dilakukan sekarang adalah audit menyeluruh atas kondisi keuangan BPJS, termasuk mengungkap potensi kebocoran dana dan praktik fraud yang terjadi,” kata Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Menurut Tulus, dasar untuk menaikkan iuran tidak seharusnya hanya berfokus pada persoalan arus kas dan struktur biaya. Pemerintah juga perlu meninjau akar persoalan defisit anggaran, termasuk membengkaknya beban pembiayaan penyakit tidak menular (PTM) yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Data tahun 2024 mencatat, BPJS Kesehatan menghabiskan sedikitnya Rp 37 triliun hanya untuk pembiayaan empat penyakit utama yaitu stroke, jantung koroner, kanker, dan diabetes. Tingginya beban biaya ini dinilai sebagai konsekuensi dari lemahnya upaya mitigasi terhadap faktor risiko penyakit tersebut.
“Pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam mengendalikan konsumsi rokok dan minuman manis dalam kemasan, padahal dua faktor itu adalah pemicu utama penyakit tidak menular yang menyedot anggaran BPJS,” ujar Tulus.
Selain itu, Tulus menilai perlunya audit internal terhadap kemungkinan praktik kecurangan (fraud) dalam layanan kesehatan yang selama ini kerap dikaitkan dengan inefisiensi sistem. Ia menyebut audit ini sebagai langkah penting untuk memastikan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkeadilan.
Dalam situasi ekonomi yang belum stabil, Tulus juga mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Ia merujuk pernyataan Bank Indonesia yang menggambarkan kondisi ekonomi saat ini mirip dengan situasi pada era 1970-an, dengan berbagai tantangan global yang belum menunjukkan tanda perbaikan signifikan.
“Kalau iuran dinaikkan sekarang, risikonya besar. Daya beli masyarakat bisa semakin tertekan, terutama kelompok rentan seperti peserta mandiri kelas 3 yang selama ini masih harus membayar sendiri,” kata Tulus.
Ia pun mendorong pemerintah untuk memperbesar alokasi subsidi JKN sebagai alternatif solusi. Meski mayoritas peserta sudah ditanggung negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), kelompok pekerja informal dan masyarakat miskin non-PBI juga layak mendapat perlindungan maksimal.
“BPJS Kesehatan harus diselamatkan, tapi bukan dengan membebani rakyat. Audit menyeluruh, pencegahan penyakit sejak hulu, dan peningkatan efisiensi justru lebih mendesak untuk dilakukan,” ujarnya mengakhiri keterangan. (*)
Editor: Abdel Rafi
