Sunday, December 4, 2022
HomePolitikaTerkait Polemik Pulau Pasir, Jokowi Didesak Keluarkan Keppres Dan Gelar Pasukan TNI

Terkait Polemik Pulau Pasir, Jokowi Didesak Keluarkan Keppres Dan Gelar Pasukan TNI

 

JAKARTA – Berlarutnya polemik klaim Pulau Pasir oleh pemerintah Australia membuat tokoh senior Dr. Rahman Sabon Nama gusar. Karena itu, pada 2 November 2022 lalu, ia menyatakan bahwa atas nama para Raja dan Sultan Kerajaan se-Nusantara telah melapor pada Presiden Joko Widodo terkait klaim kepemilikan itu dengan tujuan agar Presiden segera menerbitkan Keppres pembentukan tim penataan legalitas pulau Pasir dan pulau terluar.

“PDKN tegas menolak klaim Australia atas Pulau Pasir dan menyataksn keprihatinan dan penyesalan oleh Raja/Sultan Kerajaan seNusantara serta DPP PDKN kepada Presiden Joko Widodo selaku Kepala negara dan pemerintahan agar tidak terus mendiamkan pernyataan Kementrian Luar Negeri atas klaim Australia kepemilikannya atas Pulau Pasir,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) tersebut pada media ini, Selasa (15/11/2022) siang.

Rahman Sabon mengisahkan bahwa kepada Presiden, Raja dan Sultan se-Nusantara yang tergabung dalam PDKN meminta agar pemerintah secara resmi perintahkan TNI untuk segera mengamankan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan NKRI.

“Awal Nopember 2022 di Jakarta, saya bersama Ferdi Tanoni pemegang mandat masyarakat adat atau raja Rote Endao sebagai pemilik tanah ulayat/tanah swapraja pulau Pasir, bersepakat PDKN mendukung sepenuhnya masyarakat NTT Rote Endao dengan memberikan bukti tertulis bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah dilakukan pencatatan dan pengukuran atas lokasi Pulau Pasir, tercatat dalam Acte Van Eigendom seluas, Oppervlakte 15.600 Hektar, berdasarkan surat ukur (meetbrief) Juli 1927. Historical dan alat bukti otentik digabungkan secara lengkap dan terstruktur sebagai modal untuk mendukung masyarakat NTT, Rote Endao menggugat pemerintah Australia di Pengadilan Canberra,” jelas Rahman Sabon.

Lanjut Rahman, Pulau Pasir dikenal masyarakat setempat sebagai Desa Pulau Pasir merupakan bekas Karesidenan Pulau Sumbawa dibawah Kerajaan Pajajaran.

“Kekuasaan Kerajaan Nusantara ini meliputi Kepulauan Christmas yang telah diklaim dan menjadi wilayah kedaulatan Australia,” imbuhnya.

Rahman Sabon menegaskan bahwa Pulau Pasir adalah kedaulatan NKRI mengingat dalam rentan waktu kekuasaan atau pemerintahan Kerajaan Nusantara yang menjangkau Pulau Pasir NTT, melalui pemerintahan Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan legalitas hak kepemilikan atas Pulau Christmas dan Pulau Pasir berupa Eigendom Verponding atas nama perorangan Nyimas Entjeh Siti Aminah Osah bangsawan keluarga Kerajaan Pajajaran.

“Legalitas Eigendom Verponding ini dinotarialkan sebagai Akta Tanah pada kantor Van H.G Thomas, Notaris di Batavia (Jakarta), pada tanggal 18 September 1938. Bahkan di era pemerintahan Presiden Soeharto pada 1971, TNI AD melakukan pemetaan topografi dan pengukuran di Pulau Pasir dengan luas 167 KM2 . Oleh karena itu Kemenlu sebagai juru bicara luar negeri terkait wilayah teritori kedaulatan negara seharusnya berkordinasi dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Menteri ATR/Kepala BPN,” tegasnya.

Pria asal NTT tersebut memaparkan bahwa ada aspek lain dari fakta atau bukti kepemilikan Indonesia atas Pulau Pasir yakni aspek sosio kulturil dan peradaban. Dahulu, PUlau Pasir merupakan tempat persinggahan dan bermukim nelayan-nelayan tradisional NTT dan Bugis Makassar. Giat nelayan ini berlangsung berabad- abad hingga era modern.

“Sampai hari ini nelayan Solor Watan Lema dari (Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau Alor, dan Pulau Flores Daratan) masih bergiat sebagai nelayan di Pulau Pasir, kerap nelayan Solor Watan Lema asal Lamalera dan Lamakera secara tradisional turun-temurun berburu ikan paus dan nelayan Bugis Makassar dan Rote Endao pun masih mencari ikan dan teripang di Pulau Pasir. Tetapi para nelayan kerap kali pula dihalau dan ditangkap aparat bersenjata Australia,” papar Rahman.

Dukungan para raja dan sultan se-Nusantara ini dinilai menjadi penting, karena ada praduga bahwa pemerintah Indonesia lemah secara legalitas hukum tentang kepemilikan Pulau Pasir.

“Faktor kelemahan inilah, berimplikasi buruk sebagaimana pernyataan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jaila kepada media pada 24 Oktober 2022 lalu bahwa Pulau Pasir milik Australia berdasarkan warisan Inggris. Pernyataan absurd di ruang publik ini perlu diselidiki apa latar dan motifnya, bahkan posisi jabatan Dirjen tersebut patut dievaluasi Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi,” tukasnya.

Rahman melanjutkan, permasalahan penting Pulau Pasir ini dinilai bisa dijadikan pembahasan dalam dalam Forum KTT G-20 yang dimulai hari ini dan besok di Bali sehingga ada sesi khusus membahas solusi penyelesaian Pulau Pasir dengan merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 tentang hak-hak di Zona Maritim.

Rahman Sabon menilai bahwa PDKN merasa perlu agar Presiden segera mengeluarkan Keppres Pembentukan Tim Khusus Penataan Legalitas Kepemilikan Pulau Terluar terkhusus Pulau Pasir yang mana nantinya tim tersebut terdiri dari lintas instansi mulai Menteri Luar Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Panglima TNI serta Menkopolhukam dengan melibatkan PDKN selaku pemegang Collateral 101 Eigendom Verponding Pulau Pasir serta pulau terluar lainnya. Adapun hasil kerja tim melalui Keppres ini diharapkan lahir korelasi dengan kedaulatan wilayah negara dari berbagai implikasi minimnya informasi legalitas kepemilikan tanah pulau.

“Karena dari sinilah pulau-pulau terluar akan terselamatkan dari klaim negara lain seperti Pulau Christmas, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang telah teramputasi dari wilayah kedaulatan NKRI,” sesal Rahman Sabon.

Atas nama PDKN, Rahman Sabon menilai pentingnya agar Menteri Luar Negeri memainkan peran politik bebas aktif dengan mengajak negara anggota ASEAN memberi sanksi kepada Australia dan berunding dengan Kerajaan Inggris dan Australia untuk meminta Australia segera meninggalkan Pulau Pasir di wilayah Provinsi NTT.

Selain itu, menurutnya guna menyikapi situasi politik dan ekonomi global serta antisipasi situasi terburuk terjadi kontak senjata antara Indonesia Australia yang menyeret NATO dan Rusia dalam konflik yang dapat berdampak negatif pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri, Presiden diharapkan segera mengintruksikan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI yang baru untuk segera menggelar pasukan.

“Selain segera mengeluarkan Keppres tim penataan legalitas pulau Pasir dan pulau terluar, memang gelar pasukan itu penting guna memperkuat pasukan tempur di Pulau Pasir, Natuna, Papua dan Papua Barat,” pungkas alumnus Lemhanas tersebut.

(bm/bus/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular