PELALAWAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau rekomendasi perceraian Lukman (38) dengan istrinya Mardalena S,Pd, Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan. Tanpa proses mediasi dan surat peringatan (SP) I, II,III kepada kedua pelah pihak.
“Saya tidak pernah dipanggil oleh Disdik Pelalawan dan BKD Pelalawan untuk dialkukan mediasi. Proses guru PNS bercerai meminta izin dari kepala sekolah, izin dari bupati. Bersangkutan dipanggil Disdik tiga kali untuk mediasi. Kalau tak capai titik temu, penyelesaiannya di BKD, saya dan istri saya tidak dipanggil hingga tiga kali untuk mediasi,” kata Lukman, kepada wartawan, Senin (29/3/2021).
Lukman menilai, Koordinator Kepegawaian Disdik Pelalawan Akman S.Pd yang merekomendasikan surat tersebut tidak paham dan mengerti dengan prosedur syarat pengacuan perceraian ke BKD Pelalawan. Surat cerai itu, diajukan oleh istrinya Mardalena sebagai guru PNS Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
“Perceraian ini ada tekanan terhadap Disdik Pelalawan dan BKD Pelalawan oleh pihak keluarga istrinya yang berdinas disalah satu intansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Karena perceraian, tanpa ada pemanggilan SP I,II dan III kepada saya Lukman sebagai suami dari Mardalena, serta mengabaikan prosedur yang berlaku,” terang Lukman.
Persoalan perceraian ini, sebut Lukman, Disdik Pelalawan tidak paham tentang prosedur dan standar peraturan undang-undang perceraian kepegawaian. Berdasar aturan, proses perceraian PNS sangat panjang dan rumit. PNS yang akan bercerai harus mendapatkan izin dari bupati.
“Mekanisme perceraian PNS punya aturan khusus tapi aturan itu tidak ada diterapkan oleh Disdik Pelalawan. Saya tidak pernah dipanggil oleh Disdik dan BKD,” pungkas Lukman.
(anhar r/bti)
