Tak Sekedar Ganti Pemain, Sinetron Zahra Harus Berhenti Tayang

0
ilustrasi sinetron suara hati istri: zahra. (foto: istimewa)

 

SURABAYA – Sinetron Suara Hati Istri: Zahra baru-baru ini manuai kritik dari masyarakat. Pasalnya, publik menganggap sinetron yang tayang di stasiun TeleVisi (TV) Indosiar itu melanggengkan budaya pernikahan anak di bawah umur, poligami, dan mengandung pedofilia.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Studi Media Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Prof. Dra. Rachma Ida, M.Comms., Ph.D., menerangkan bahwa fungsi TV – dalam hal ini direpresentasikan oleh sinetron – selain sebagai hiburan tetapi kontennya juga harus memberi sosialisasi, norma, dan edukatif kepada masyarakat.

“Jika tayangannya bertentangan dengan fungsi tersebut dan masyarakat sudah mengeluarkan keluhan, maka KPI harus bertindak tegas dengan menutup sinetron itu,” ujar Ida, Selasa (15/6/2021).

Himbauan untuk menutup sinetron tersebut, menurut Ida bukan karena tidak setujunya masyarakat dengan konsep poligami. Akan tetapi, sinetron Zahra dianggap sudah membuat missleading atau mengarahkan masyarakat pada hal yang keliru.

“Cerita tentang poligami itu bukan hal baru dalam sinetron Indonesia. Yang menjadi masalah adalah sinetron Zahra secara tidak langsung menjadi abbuse power yang memperlihatkan tokoh utama laki-lakinya memiliki power atau kekuasaan yang digunakan untuk kesenangan diri sendiri. Itu adalah representasi dari gender bias,” jelasnya.

Meski prodesur sinetron Zahra telah mengambil tindakan untuk mengganti pemain pemeran Zahra yang sebelumnya berusia 15 tahun dengan pemain lebih dewasa, namun pengampu mata kuliah Digital Media itu menegaskan apabila isi cerita sinetron tersebut masih bertentangan dengan fungsi pendidikan TV, maka penanyangannya harus tetap diberhentikan.

“Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah si pembuat cerita dan produser. Meskipun sinetron merupakan bagian dari komoditas masyarakat  dan pembuatannya tidak bisa terlepas dari trend yang sedang berkembang, tapi saya harap isi cerita harus tetap memperhatikan volue norms sebagai edukasi bagi masyarakat,” tekannya.

(pkip/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.