Monday, April 22, 2024
HomeEkonomikaSoal Blok Masela, Menteri ESDM Diminta Tidak Seenaknya Ubah Aturan

Soal Blok Masela, Menteri ESDM Diminta Tidak Seenaknya Ubah Aturan

Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi.
Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi.

JAKARTA – Adanya sinyal positif akan diperpanjangnya kontrak Freeport atas Blok Masela mendapatkan kritik tajam dari banyak pihak. Menteri Energi dan Sumber Ddaya Mineral (ESDM), Sudirman Said didesak agar tidak seenak udelnya mengubah aturan perpanjangan kontrak Freeport dan menentukan teknologi eksplorasi gas alam cair (LNG) Blok Masela di kawasan Maluku, Indonesia Timur. Kritik itu datang dari Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi.

‎”Ingat, pemerintahan terdahulu sudah tiga kali gagal mengelola berkah dari Tuhan. Seharusnya berkah itu dijadikan sarana untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sampai kiamat. Tapi ironisnya justru dinikmati sepenuhnya oleh bangsa asing yang menyuap para penguasa kita,” ujar Adhie di Jakarta, Jumat (9/10).

Adhie yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, eksploitasi akan sumber daya alam Indonesia justru tidak menghasilkan apa-apa untuk rakyat Indonesia kecuali kisah sukses para pengusaha dan kasus korupsi yang tak kunjung usai.

“Rakyat, lagi-lagi, tetap dalam kondisi melarat,” tegas Adhie.


Adhie Massardhi sangat menyayangkan jika simpanan gas berjuta-juta meter kubik di Blok Masela akan dilepas begitu saja kepada pihak asing oleh Menteri ESDM tapi mengesampingkan nasib bangsa Indonesia.

“Khususnya saudara-saudara kita di kawasan Maluku, yang kaya sumber daya alam tapi ketidakadilan pemerintah (pusat) membuat mereka jadi hidup di kawasan termiskin di negeri ini,” imbuh Adhie.

Adhie menegaskan bahwa menurut konstitusi, seluruh kekayaan alam bangsa Indonesia itu dikuasai negara. Representasi negara itu bukan pemerintah selaku pemegang hak eksekutif, apalagi Sudirman Said yang hanya menteri. Menurutnya, representasi negara adalah eksekutif dan legislatif, yang dipilih rakyat melalui pemilu.

“Itu sebabnya UU yang mengatur warga negara harus disepakati oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Makanya, tidak boleh dibiarkan Menteri ESDM Sudirman Said keblinger dengan mengubah segala aturan mengenai sumber daya alam dan mineral kita,” ujarnya.

Adhie menilai ada “kejanggalan” di balik rencana dan keputusan Sudirman Said sebagai menteri dalam kasus Blok Masela ini.

‎”Saya menduga Sudirman Said tahu dirinya bakal terhempas gelombang kedua reshuffle kabinet. Makanya semua dikebut menjelang November, bulan badai bagi para menteri tak becus di kabinet Jokowi,” pungkasnya.

(am/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular