Satu Dekade PIM, Merawat Indonesia lewat “3K” di Tengah Ancaman Polarisasi

Suasana ballroom Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026) malam dalam momen peringatan satu dekade Pergerakan Indonesia Maju. (foto: Ahmadie T)

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Seratusan tokoh nasional, aktivis, akademisi, budayawan, dan unsur masyarakat sipil menghadiri peringatan satu dekade Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026) malam. Dalam momentum itu, PIM menegaskan kembali pentingnya menjaga Indonesia melalui tiga nilai utama, yakni kemanusiaan, kemajemukan, dan kebersamaan.

Suasana ballroom hotel di kawasan Blok M itu berlangsung hangat dan penuh nuansa kebangsaan. Sejumlah tokoh tampak hadir, antara lain Ketua Dewan Nasional PIM Prof. Din Syamsuddin, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, serta sejumlah tokoh nasional seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Jumhur Hidayat. Budayawan Eros Djarot juga hadir dengan ciri khas udeng yang dikenakannya.

Para tokoh yang hadir menyampaikan pandangan dan harapan terhadap perjalanan PIM yang memasuki usia ke-10 tahun. Mereka berbaur dengan aktivis lintas agama, akademisi, dan masyarakat sipil yang datang untuk memberi apresiasi terhadap kiprah organisasi tersebut.

Dalam forum itu, tiga pimpinan PIM, yakni R. Siti Zuhro, Philip Kuntjoro Widjaja, dan Yohanes Handojo Budhi Sedjati, memaparkan filosofi gerakan “3K” yang selama ini menjadi landasan organisasi.

R. Siti Zuhro menegaskan bahwa konsep 3K bukan sekadar slogan moral, melainkan prinsip strategis untuk menjaga Indonesia tetap damai dan berkeadaban di tengah tantangan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan krisis etika publik.

Menurut dia, pembangunan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi juga harus berpijak pada penghormatan terhadap martabat manusia, pengelolaan kemajemukan secara sehat, dan penguatan solidaritas sosial.

Ia menilai tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks, mulai dari polarisasi identitas, maraknya disinformasi digital, melemahnya budaya dialog, hingga meningkatnya individualisme sosial.

“Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi itu dapat mengancam integrasi nasional dan demokrasi substantif,” ujarnya.

Sementara itu, Philip Kuntjoro Widjaja menyoroti pentingnya membangun kebersamaan nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, Indonesia tidak dapat bergerak maju hanya dengan mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, generasi muda, dan komunitas lokal.

Ia menekankan pentingnya membangun semangat gotong royong modern melalui kerja kolaboratif yang nyata untuk menghadapi tantangan global, krisis ekonomi, dan transformasi teknologi.

Adapun Yohanes Handojo Budhi Sedjati mengingatkan bahwa kemajemukan Indonesia harus dipandang sebagai energi pemersatu, bukan sumber perpecahan.

“Bangsa ini dibangun bukan karena kesamaan identitas, melainkan karena kesediaan hidup berdampingan dalam perbedaan,” katanya.

Menurut dia, politik identitas dan budaya saling curiga harus dihentikan karena justru menggerus fondasi persatuan nasional. Kekuatan Indonesia, lanjutnya, terletak pada kemampuan menjaga rasa hormat antarsuku, antaragama, dan antargolongan.

Ketiga pandangan tersebut bermuara pada satu gagasan yang sama, yakni Indonesia maju bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga kemampuan menjaga martabat kemanusiaan, merawat kemajemukan, dan memperkuat kebersamaan.

Pada sesi penutup, Din Syamsuddin merefleksikan perjalanan PIM sejak didirikan pada 4 April 2016 dan dideklarasikan pada 21 Mei 2016 di Jakarta. Tanggal deklarasi itu dipilih bertepatan dengan momentum pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie pada awal era Reformasi.

“Inilah momentum yang kami ambil,” ujar Din.

Menurut dia, sejak awal PIM dirancang sebagai gerakan kebangsaan independen yang menghimpun tokoh lintas agama, etnis, profesi, dan generasi untuk memperkuat kohesi sosial Indonesia.

“Tak ada niat menjadikannya sebagai partai politik,” katanya.

Ia menjelaskan, PIM didirikan oleh 45 tokoh nasional lintas latar belakang dan berkembang sebagai ruang dialog kebangsaan yang mendorong kerja sama lintas elemen masyarakat.

Selama satu dekade, organisasi itu menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat, antara lain Desa Cerdas, energi mandiri, rumah layak huni, penguatan pendidikan publik, serta diskusi strategis yang melibatkan para pakar dari berbagai bidang.

“Hasil pengkajian itu kami kumpulkan sebagai sumbangan pemikiran kritis yang tetap menghadirkan solusi konstruktif bagi kemajuan Indonesia,” ujar Din.

Ia juga mengenang sejumlah tokoh pendiri dan pengurus awal PIM yang telah wafat dan mengajak seluruh hadirin mendoakan pengabdian mereka bagi bangsa.

Acara kemudian ditutup dengan saling bersalaman di antara para undangan. Malam itu, semangat menjaga Indonesia yang damai, inklusif, dan maju kembali ditegaskan di tengah tantangan kebangsaan yang terus berkembang.(*)

Kontributor: Ahmadie T

Editor: Abdel Rafi