Mamasa, – Dengan adanya pernyataan Pj Bupati Mamasa yang akan segera membangun Pasar Jenol, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa Gabriel D Swares mempertanyakan besaran angka anggaran pembebasan lahan.
“Dengan diputuskannya Pasar Jenol sebagai tempat pembangunan pasar, maka kami mempertanyakan berapa anggaran pembebasan lahannya,” ujarnya pada media ini, Rabu (24/7/2024) siang.
Menurut pengakuannya, angka anggaran yang mencapai sampai Rp 30 Miliar adalah pemborosan dibalik keuangan APBD Mamasa yang tidak stabil.
“Kami dengar-dengar angkanya sampai mencapai Rp 30 Miliar, apakah angka itu benar? Jika benar menurut kajian kami itu adalah pemborosan anggaran. Katanya kondisi keuangan Mamasa tidak stabil, kok mau membebaskan lahan dengan biaya yang cukup fantastis?” imbuhnya dengan nada retoris.
Ia juga meminta Pj Bupati untuk mempertimbangkan pembangunan pasar tersebut, katanya, kalau pasar itu dibangun di tanah milik Pemda tak jadi masalah sehingga meminimalisir pengeluaran anggaran untuk pembebasan lahan.
“Kami meminta Pj Bupati Mamasa untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu. Kalau pasar dibangun di tanah milik Pemda tak harus lagj mengeluarkan biaya lagi sehingga biaya yang mau dialokasikan kepada pembebasan lahan itu digunakan untuk hal-hal yang lebih perlu,” lanjutnya.
Saat ini juga, ia juga menjelaskan bahwa anggaran pilkada sampai saat ini juga belum dituntaskan oleh Pemda dengan alasan tidak ada anggaran, belum lagi adanya seorang guru untuk gaji triwulan ke 2 belum terbayarkan dengan devisif anggaran.
“Anggaran Pilkada belum tuntas, ditambah lagi Tamsil seorang guru untuk gaji triwulan ke 2 belum terbayarkan dengan alasan defisit anggaran. Pasar tua juga yang disulap menjadi taman kota yang tidak ada asas manfaatnya seharusnya sangat strategis untuk dibangun kembali dengan bertingkat dan tidak harus ada pembebasan lahan lagi,” jelasnya.
Karena itulah, GMNI meminta Pj Bupati Mamasa agar dapat membangun pasar di tanah milik Pemda untuk mengantisipasi adanya pemborosan anggaran dari pembayaran ganti rugi lahan.
“Oleh karna itu kami dari GMNI dengan tegas meminta Pj Bupati Mamasa untuk membangun pasar di tanah milik Pemda dan tidak ada pengeluaran untuk pembebasan lahan,” tandasnya mengakhiri keterangan.
(laode/rafel)
