PONOROGO, CAKRAWARTA.com – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Ponorogo menegaskan pentingnya membangun politik kebangsaan yang berlandaskan integritas, kompetensi, dan nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) I yang digelar di Restomu, Ponorogo, Sabtu (1/8/2026). Forum yang diikuti sekitar 250 pengurus dan kader dari seluruh Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) se-Kabupaten Ponorogo itu menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat arah gerakan organisasi di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah.
Ketua PDPM Ponorogo Darmanto Saputro mengatakan bahwa tantangan zaman menuntut Pemuda Muhammadiyah mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri sebagai organisasi kader dan gerakan dakwah.
“Pemuda Muhammadiyah harus mampu membangun kolaborasi, berpikir rasional dalam konteks politik kebangsaan, serta memiliki komitmen kuat untuk mengabdi kepada umat, bangsa, dan persyarikatan,” ujarnya.
Rapimda tersebut dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo Moh. Syafrudin, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Ponorogo Hadi Rustiyono, Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur Ali Zulkarnain, serta Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur Suli Da’im yang menyampaikan pidato kunci.
Ali Zulkarnain menilai politik seharusnya dipahami sebagai ruang pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Menurut dia, kader Pemuda Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk mengambil peran strategis dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan kapasitas, integritas, dan nilai-nilai keislaman.
“Momentum ini harus dimanfaatkan kader untuk hadir dalam politik kebangsaan dengan membawa kompetensi, integritas, dan semangat Islam Berkemajuan sehingga mampu memberi kontribusi positif bagi masyarakat,” katanya.
Dalam pidato kuncinya, Suli Da’im mengajak kader memahami dinamika politik secara komprehensif melalui pendekatan idealis, rasional, dan realistis. Ia menggunakan pemikiran filsuf politik Italia, Niccolò Machiavelli, sebagai bahan refleksi untuk membaca realitas politik secara objektif tanpa mengabaikan landasan moral.
Menurut Suli, gagasan Machiavelli mengenai pentingnya menjaga stabilitas organisasi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta keberanian mengambil keputusan dapat menjadi pembelajaran bagi kader, selama tetap ditempatkan dalam koridor etika Islam.
“Memahami realitas politik bukan berarti menghalalkan segala cara. Kader Muhammadiyah justru dituntut mampu memadukan kecerdasan membaca situasi dengan integritas moral yang diajarkan Islam,” ujarnya.
Ia menambahkan, politik kebangsaan membutuhkan sumber daya manusia yang kuat secara ideologis, cakap menyusun strategi, sekaligus konsisten menjunjung nilai-nilai dakwah.
“Realisme politik harus menjadi alat membaca keadaan, bukan alasan meninggalkan integritas,” katanya.
Menjelang penutupan acara, suasana rapimda menghangat ketika Suli Da’im mengajak peserta meneguhkan komitmen bersama. Pertanyaannya mengenai kesiapan kader untuk melanjutkan perjuangan dijawab serempak oleh peserta dengan pekikan “Siap”, disambut tepuk tangan yang menggema di ruang pertemuan.
Rapimda I PDPM Ponorogo diharapkan menjadi pijakan penyusunan program strategis organisasi, mulai dari penguatan kapasitas kader, perluasan kolaborasi lintas sektor, hingga peningkatan kontribusi Pemuda Muhammadiyah dalam pembangunan daerah dan kehidupan kebangsaan.(*)
Kontributor: Muh. Nurcholis
Editor: Abdel Rafi
