JAKARTA – Harapan besar mayoritas publik Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi-JK sepertinya mulai luntur. Jika 2014 lalu saat memenangi pemilihan presiden publik sangat menaruh harap, maka kini semuanya seolah melumer. Kebijakan demi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dinilai lebih melayani asing dan abai terhadap nasib publik terutama rakyat kecil. Akibatnya mulai muncul sentimen di kalangan publik tanah air. Salah satunya datang dari kalangan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI).
“Negeri ini bukan jajahan bangsa China, Jepang, Amerika atau bangsa asing lainnya. Demikian pula, kemerdekan Indonesia bukan hadiah atau belas kasihan bangsa asing, melainkan rahmat Allah SWT dari hasil cucuran darah dan nyawa puluhan juta nenek moyang dan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa asing tak boleh semena-mena menggarong aset ekonomi dan kekayaan alam Indonesia, haram merobek merah putih Indonesia. Jika memaksakan kehendak maka mereka harus diusir dari Indonesia” ujar Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun di Jakarta, Sabtu (26/9).
Ali menambahkan, kondisi ekonomi Indonesia kian diperparah dengan adanya deregulasi yang perlonggar ijin toko modern oleh pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu menunjukkan upaya memaksakan kehendak asing menjajah ekonomi rakyat.
“Kasat mata rezim Jokowi-JK tertangkap tangan sebagai rezim kekuatan asing yang menjajah rakyatnya sendiri. Tanpa perlonggar ijin toko modern saja, sudah 3.500 pasar tradisional kolaps dan jutaan PKL kelontong gulung tikar. Untuk itu, APKLI juga warning kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (ASPRINDO) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk segera menyudahi menjajah ekonomi rakyat Indonesia. Jika paksakan kehendak maka PKL bersama elemen kekuatan bangsa lainnya akan melawan APRINDO dan APINDO,” tegas Ali yang juga Presiden Barisan Oposisi Nasional itu.
Menindaklanjuti hal itu dan sekaligus bukti keseriusan sikap, Ali menyatakan APKLI akan mengeluarkan maklumat pada 30 September 2015 mendatang yang berisikan agar PKL seluruh Indonesia bersatu dengan elemen lainnya untuk memberikan perlawanan terhadap rezim Jokowi-JK yang dinilainya sangat pro asing dan tak lagi memihak rakyat kecil terutama di sektor ekonomi kecil dan menengah.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, bukan saja kedaulatan ekonomi bangsa yang dirobek mereka, lebih dari itu, eksistensi dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah diujung tanduk. Kami akan keluarkan maklumat pada 30 September nanti yang merupakan wujud nyata dari tekad bulat PKL Indonesia. Saya sudah perintahkan jajaran APKLI dan PKL di seluruh tanah air untuk bersatu dengan elemen kekuatan bangsa Indonesia lain untuk melawan rezim Jokowi-JK,” pungkas tokoh yang juga dokter ahli kekebalan tubuh itu.
(am/bti)
