JAKARTA – Pidato Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP merupakan sinyal kuat untuk merekomendasikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Rini Soemarno. Alasan Megawati sudah tepat karena memang pegelolahan BUMN ditangan Rini Soemarno sudah kehilangan roh nasionalisme dan sangat neolib. Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/1/2016).
“Rini Soemarno sungguh tidak mengerti filosofi dasar sebuah negara harus memiliki BUMN. BUMN adalah bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi ekonomi nasional dan menambah pemasukan penerimaan negara,” ujar Arief.
Menurut Arief, berdasar teori Keynesian sebuah negara melakukan intervensi di pasar dimana bentuknya adalah BUMN. Ia menambahkan perbankan BUMN yang seharusnya lebih banyak melakukan fungsi intermediasi bank untuk meningkatkan permodalan sektor UMKM , petani ,nelayan tapi justru lebih banyak membiayai sektor korporasi.
“Selama ini perbankan milik BUMN sudah digadaikan pada perbankan China. Rini juga melakukan persekongkolan busuk untuk menjual aset vital dan segar seperti JICT dan TPK Koja dengan harga “akal-akalan” yang merugikan negara,” imbuh Arief.
Apalagi berdasarkan pengamatan FSP BUMN, Rini disinyalir akan melakukan privatisasi BUMN yang vital tahun 2016 ini. Arief menilai kritik Megawati terkait pengelolaan BUMN oleh Rini Soemarno yang mirip pedagang sudah tepat. “Seharusnya BUMN menjadi instrumen negara untuk menyebarkan kesejahteraan, bukan untuk berbisnis semata mata. Tidak boleh keluar dari koridor UUD 1945 pasal 33,” tegasnya.
Karena itu, FSP BUMN Bersatu mendesak agar Jokowi segera memecat Rini Soemarno bila tidak dikhawatirkan BUMN yang merupakan aset vital negara akan makin banyak yang dijual.
(bti)
