Wednesday, June 19, 2024
spot_img
HomePolitikaNasionalPernyataan Menteri Yuddy Soal Merumahkan 1 Juta PNS Dinilai Sepihak

Pernyataan Menteri Yuddy Soal Merumahkan 1 Juta PNS Dinilai Sepihak

IMG-20160603-WA0005
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Yuddy Chrisnandi. (Foto: istimewa)

JAKARTA – Pengamat Sosial Politik Rahman Sabon Nama merasa prihatin dengan pernyataan sepihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Dr. Yuddy Crisnandi di Bandung pada Rabu (1/6/2016) bahwa pemerintah akan melakukan rasionalisasi PNS dengan merumahkan 1 Juta PNS.

Dalam keterangannya, Menteri Yuddy mengatakan bahwa KemenPAN dan RB tengah menggodok rencana untuk merumahkan 1 juta PNS yang tidak kompeten, tidak disiplin dan tidak profesional dengan kapabilitas rendah. Kilah Menteri Yuddy bahwa 4,5 juta PNS yang ada di pusat dan di daerah sebenarnya yang dibutuhkan hanya 3,5 juta saja.

“Menurut saya pernyataan Menteri Yuddy ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memperburuk citra pemerintahan Jokowi-JK. Seharusnya rencana yang masih dalam penggodokan internal tidak perlu disampaikan pada publik. Justru karena itu saya menilai bahwa Menteri Yuddy sendirilah yang tidak kapabel dan tidak profesional. Dia yang seharusnya perlu di rumahkan,” ujar Rahman Sabon Nama, Jumat (3/6/2016) dalam pernyataannya kepada redaksi.

Rahman menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah dilapori hal ini oleh MenPAN dan RB. Apalagi menurut Rahman, rencana rasionalisasi PNS ini masih dalam kajian internal kantor KemenPAN dan RB yang ada Presiden belum dilapori terlebih dahulu.

“Saya malah berkeyakinan jika Presiden dilapori hal ini, tidak akan setuju. Informasi soal ini sudah saya dapatkan,” tegas Rahman.

Rahman justru menyebutkan hal yang berbeda dengan Menteri Yuddy dimana Pemerintah akan mengangkat jutaan tenaga honorer jadi PNS.

“Tenaga honorer K2 yang tercatat di BAKN sebanyak 1,879 juta orang secara bertahap mulai tahun 2016 ini oleh Presiden Joko Widodo berencana akan diangkat menjadi PNS,” pungkasnya.

(bm/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terbaru

Most Popular