JAKARTA – Beredarnya kopi surat Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) di kalangan awak media dan masyarakat yang ditujukan kepada Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Dwi Soetjipto per tanggal 17 Oktober 2015 lalu, perihal permintaan SN kepada Pertamina untuk membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Orbit Terminal Merak (OTM), hingga kini justru masih menjadi tanda tanya.
Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), M. Hatta Taliwang menyatakan berdasarkan informasi yang ada, Muhammad Kerry Adrianto Riza diketahui sebagai komisaris OTM yang berlokasi di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon tersebut.
“Beredar informasi, Muhammad Kerry Adrianto Riza itu diduga putra dari pengusaha minyak ternama, yakni Muhammad Riza Chalid, yang diketahui memiliki kedekatan dengan Setya Novanto,” ujar Hatta kepada tim cakrawarta.com di Jakarta, Minggu (29/11).
PT Orbit Terminal Merak sendiri merupakan pergantian nama dari PT Oil Tangkin Merak, setelah dilakukan proses penggabungan kepemilikan lewat akuisisi perusahaan. Pergantian nama perusahaan itu sudah tercatat secara perijinan di Kota Cilegon, Provinsi Banten sejak Oktober 2014 lalu.
Hatta menambahkan bahwa Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon, Dita Prawira membenarkan jika Muhammad Kerry Adrianto Riza menduduki posisi penting dalam legalitas kepemilikan perusahaan PT OTM yang tercatat sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di BPTPM Kota Cilegon.
“SN kiranya perlu menempuh upaya hukum untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi agar publik tidak bertambah curiga bahwa DPR RI ini sibuk mengurus hal-hal yang diluar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPR RI. Juga untuk menepis anggapan bahwa SN menjadi backing dari bisnis Keluarga M. Reza Chalid yang juga lagi dalam sorotan publik,” imbuh anggota DPR RI periode 1999-2004 itu.
Hatta menilai banyak hal yang menimbulkan tanda tanya di publik dan bahkan perlu diluruskan terkait kasus surat SN kepada Dirut Pertamina itu.
“Secara awam orang bisa bertanya benarkah surat itu palsu, pihak Kepolisian bisa mengusut lebih detil seperti kapan dibuat, siapa yang antar dan terima dimana bisa dilacak dari CCTV dua lembaga tersebut, siapa yang proses dan lainnya. Jadi demi nama baik dua tokoh, Ketua DPR RI dan Dirut Pertamina kiranya mesti ada yang ambil inisiatif meminta kasus ini diusut tuntas,” pungkasnya.
(bti)
