JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah positif pemerintah untuk membantu masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan bagi peserta yang selama ini disiplin membayar iuran.
“Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Tapi pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan,” ujar Netty, Rabu (5/11/2025).
Netty menegaskan, prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar utama dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, pemutihan iuran tidak bisa diberikan secara menyeluruh tanpa proses verifikasi yang ketat.
“Kemudahan ini hanya untuk peserta yang benar-benar memenuhi kriteria tidak mampu. Jangan sampai yang mampu juga ikut menikmati fasilitas ini,” tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menolak anggapan bahwa kebijakan ini adalah bentuk pemutihan bagi seluruh penunggak iuran. Ia menekankan pentingnya mekanisme seleksi dan validasi yang akurat, agar kebijakan berpihak pada masyarakat miskin dan rentan ekonomi.
Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya validitas data peserta sebagai kunci keberhasilan program ini. Ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi antara data BPJS Kesehatan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan di daerah.
“Verifikasi dan sinkronisasi data mutlak dilakukan agar kebijakan ini tidak salah sasaran. DPR akan ikut mengawasi agar penghapusan tunggakan benar-benar berbasis data, bukan sekadar pendekatan administratif,” jelasnya.
Legislator asal dapil Cirebon dan Indramayu ini juga mengingatkan agar kebijakan pemutihan tidak mengancam keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, semangat gotong royong tetap harus dijaga.
“Pemutihan jangan sampai membuat masyarakat berpikir bahwa menunggak bisa dimaafkan. Kesadaran membayar iuran harus terus ditumbuhkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial menjaga kesehatan bersama,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Netty menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah, selama dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan. “Kami mendukung upaya pemerintah meringankan beban masyarakat, tapi DPR juga akan memastikan kebijakan ini dijalankan dengan adil, transparan, dan berpihak kepada yang berhak,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
