SURABAYA – Rencana pemerintah untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro di seluruh provinsi di Indonesia akan mulai efektif berlaku, Senin (1/6/2021) pekan depan.
“Per 1 Juni 2021, total seluruh 34 Provinsi telah ditetapkan untuk menerapkan PPKM Mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi evaluasi PPKM Mikro yang digelar secara virtual di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (27/5/2021) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Laura Navika Yamani menyatakan bahwa dirinya mendukung langkah pemerintah tersebut.
“Saya sepakat karena pasca berakhirnya aturan mengenai larangan mudik yang diperpanjang hingga 24 Mei 2021 kemarin, harus ada langkah antisipatif terutama terkait arus balik yang masih terbuka terjadi pasca Lebaran,” ujar Laura kepada redaksi cakrawarta.com, Jumat (28/5/2021) .
Laura menambahkan bahwa dengan pemberlakuan PPKM Mikro ini maka mobilitas masyarakat dapat ditekan mengingat saat ini masyarakat mulai terkesan longgar dalam beraktivitas sementara kasus positif Covid-19 masih belum melandai.
“PPKM Mikro ini nantinya akan melibatkan pihak RT dan RW. Merekalah yang lebih mengetahui mengenai warganya yang mudik. Saat terjadi arus balik pihak RT dan RW ini dapat melakukan identifikasi. Ini akan sangat membantu pemerintah nantinya,” imbuh lulusan Kobe University Jepang tersebut.
Menurutnya, PPKM Mikro di seluruh wilayah Indonesia ini seharusnya dilakukan sejak dini mengingat mobilitas masyarakat di Indonesia sangat tinggi.
“PPKM Mikro di seluruh Indonesia ini memang harus segera dilakukan. Saat ini masyarakat mulai mengarah ke mobilitas yang tinggi, kerumunan mulai sering terjadi dan paling penting kebijakan ini harus terus diikuti dengan gencarnya sosialisasi akan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang saya lihat masyarakat mulai kendor dan kesannya minim penindakan tegas dari pemerintah,” pungkas Laura.
(bus/bti)
