JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melakukan pertemuan dengan CEO Telegram Pavel Durov di Kantor Kementerian Kominfo, pada hari ini, Selasa (1/8/2017).
Pertemuan tersebut membahas penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam platform Telegram dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kemenkominfo yang menonaktifkan 11 Domain Name System (DNS) layanan Telegram berbasis web. Keputusan yang dilakukan pada Jumat (14/7/2017) tersebut sempat menuai kecaman pengguna Telegram di Indonesia.
“Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,” ujar Menkominfo Rudiantara.
Terkait dengan penanangan isu-isu terorisme, CEO Telegram, Pavel Durov juga mempunyai komitmen yang sama. Dikatakan Durof, telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia.
“Penting buat Pemerintah Indonesia dan Telegram untuk membuat Joint Statement terkait hal ini,” jelas Durov dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan dengan Menkominfo.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kemenkominfo dan Telegram sepakat untuk mengatur dan mengelola prosesnya. Karena untuk menghadapi ancaman terorisme dan radikalisasi dibutuhkan kecepatan bertindak.
Untuk itu, baik Rudiantara dan Pavel Durov sepakat prosesnya akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan tim teknis.
Sementara tu, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika), Samuel Abrijani Pangerapan menambahkan, berhubung sudah ada itikad baik dan komitmen dari Telegram untuk mengelola dan menangani isu-isu yang mengancam negara, melalui penyebaran isu-isu terorisme dan konten radikalisasi, maka sesuai dengan prosedur yang diterapkan, 11 DNS Telegram berbasis web segera dipulihkan.
“Minggu ini akan segera dipulihkan,” tegas Samuel dalam kesempatan yang sama.
(bm/bti)
