JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Kalimantan Barat menyampaikan klarifikasi terkait informasi yang mengaitkan nama mereka dengan kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI serta pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada 8 Agustus 2026.
Kedua tokoh tersebut adalah KH Muhammad Isma’il Ghofur, Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Barat, dan H. Nazril Hijar, S.Ag., M.Pd., Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara. Keduanya menegaskan tidak menghadiri kegiatan sebagaimana informasi yang beredar.
Dalam surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026, KH Muhammad Isma’il Ghofur menyatakan tidak menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE, baik melalui rombongan penerbangan Lion Air nomor IU 691 maupun dengan keberangkatan secara mandiri.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi di sejumlah media yang mencantumkan namanya seolah-olah turut mengikuti kegiatan tersebut.
Sementara itu, H. Nazril Hijar melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026 juga menegaskan tidak menghadiri kegiatan di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada 8 Agustus 2026.
Nazril menjelaskan bahwa pada tanggal tersebut dirinya berada di Kabupaten Kayong Utara untuk mengikuti penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 Provinsi Kalimantan Barat.
Ia juga menerangkan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan Muktamar NU berlangsung pada 27-31 Agustus 2026, sesuai jadwal panitia di arena Muktamar. Di luar agenda tersebut, ia menyatakan tidak mengikuti kegiatan lain maupun menghadiri pertemuan di hotel mana pun.
Jaga Marwah NU di Tengah Dinamika Muktamar
Klarifikasi kedua tokoh NU tersebut muncul di tengah dinamika organisasi menjelang dan selama penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama. Dalam situasi seperti ini, ketepatan informasi mengenai keterlibatan para tokoh menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan warga Nahdliyin.
Bagi organisasi sebesar NU, marwah dan kehormatan organisasi perlu dijaga melalui proses yang menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta kepatuhan terhadap mekanisme organisasi.
Karena itu, klarifikasi mengenai kehadiran dalam suatu kegiatan menjadi bagian penting dari upaya meluruskan informasi publik. Namun, penilaian mengenai tujuan, konteks, maupun agenda suatu pertemuan tetap harus didasarkan pada keterangan dan bukti yang dapat diverifikasi.
Kedua tokoh tersebut berharap pernyataan tertulis yang telah disampaikan dapat meluruskan informasi yang beredar mengenai kehadiran mereka dalam kegiatan pada 8 Agustus 2026.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa informasi yang menyangkut nama dan reputasi seseorang perlu diperiksa secara cermat sebelum disebarluaskan, terlebih ketika berkaitan dengan dinamika organisasi keagamaan yang memiliki basis jamaah luas.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai tujuan dan agenda pertemuan di Gedung MPR RI maupun Hotel Royal Kuningan tetap memerlukan konfirmasi dari pihak penyelenggara dan pihak-pihak terkait. Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh, akurat, dan berimbang kepada publik.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
