SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Musyawarah Nasional (Munas) I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) akan digelar di Bondowoso, Jawa Timur, pada 2-3 Agustus 2025. Selain menjadi ajang konsolidasi nasional, forum ini juga menyuarakan isu krusial: pelaksanaan pendidikan dasar tanpa pungutan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK tersebut menegaskan bahwa pendidikan dasar 9 tahun, meliputi jenjang SD hingga SMP, harus diselenggarakan secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Putusan ini merupakan hasil uji materi oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Kini, pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin program wajib belajar tanpa biaya,” ujar Sekretaris MA IPNU Jawa Timur, Dr. H.M. Isa Anshori, SE., M.Si., di Surabaya, Rabu (30/7/2025).
Menurut Isa Anshori, implementasi putusan ini masih menunggu regulasi teknis lebih lanjut dari pemerintah, khususnya dalam hal pembiayaan dan pengawasan. Namun, spiritnya jelas: menjamin akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.
Ketua Panitia Daerah, H.M. Hamzah, ST., menyatakan bahwa persiapan teknis dan akomodasi Munas telah rampung. Tercatat sebanyak 300 peserta dan peninjau dipastikan hadir dari berbagai daerah.
“Sudah ada 150 peserta dan 150 peninjau yang konfirmasi hadir. Itu belum termasuk para muhibbin, terutama dari kawasan Jawa Timur. Peserta dari luar Jawa akan transit terlebih dahulu di Surabaya sebelum menuju Bondowoso,” jelasnya.
Acara ini diharapkan menjadi tonggak baru penguatan peran strategis alumni IPNU dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan semangat kepeloporan.
Pemilihan Ketua Umum dan Tokoh-Tokoh Visioner
Salah satu agenda penting Munas adalah pemilihan Ketua Umum Majelis Alumni IPNU periode 2025-2030. Sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang telah mencuat sebagai kandidat potensial.
Di antaranya adalah:
- Drs. H. Syaifullah Yusuf (Mantan Mensos RI)
- Prof. Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, MA (Staf Ahli Menpora dan Ketua Bidang Fatwa MUI)
- Dr. Abdullah Azwar Anas (Mantan Bupati Banyuwangi dan mantan Menteri PAN-RB)
- Prof. Dr. H. Ali Ramdhani, STP, MT (Kepala BMBP-SDM Kemenag RI)
- H. Abdul Aziz (Tokoh NU DKI Jakarta)
“Mereka tokoh-tokoh cerdas dan visioner yang terbukti mampu membawa perubahan. Karakter kepemimpinan progresif sangat dibutuhkan MA IPNU untuk menjawab tantangan zaman,” ujar Sudarsono Rahman, mantan Ketua PW IPNU Jatim periode 1988-1992.
Jatim Jadi Simbol Kekuatan Kaderisasi
Sudarsono juga menilai, pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi Munas sangat strategis. Ia menyebut Jawa Timur sebagai barometer kaderisasi IPNU, terlebih Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid yang juga merupakan alumni dan kini menjabat sebagai Ketua MA IPNU Jatim.
“Ini simbol bahwa alumni IPNU Jatim hadir untuk Indonesia,” tegasnya.
Saat ini, para alumni IPNU telah menempati posisi penting di berbagai sektor: politik, birokrasi, pendidikan, bisnis, hingga aktivisme sosial. Mereka menjadi tulang punggung keberlanjutan nilai-nilai IPNU di tengah masyarakat.
“MA IPNU harus menjadi sistem penyangga bagi kader-kader muda. Ini penting untuk memperkuat jejaring dan semangat kaderisasi lintas generasi,” tutup Sudarsono. (*)
Editor: Abdel Rafi
