JAKARTA – Akhir-akhir ini muncul dan beredar informasi terkait adanya sejumlah pekerja asal Cina telah masuk di wilayah Pandeglang Banten dan Papua. Informasi ini sudah diberitakan oleh media dan juga ramai dibahas di jejaring media sosial. Hal ini mendapatkan tanggapan dari beberapa tokoh nasional di antaranya adalah mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida.
“Kalau itu (informasi pekerja Cina di Banten dan Papua) benar, maka sungguh memprihatinkan. Karena faktanya di NKRI masih kelebihan tenaga kerja sehingga harus diekspor jadi TKI di sejumlah negara. Menaker harus kembalikan buruh asal Cina tersebut,” ujar Laode Ida dalam keterangan tertulisnya pada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).
Laode menambahkan jika saat ini TKI sudah banyak yang memiliki keterampilan sehingga tak perlu impor tenaga kerja asing apalagi sekelas buruh seperti yang diberitakan itu.
“Jika itu benar, pemerintah (Menteri Tenaga Kerja) harus memberikan penjelasan khusus pada publik bangsa ini tentang keberadaan dan alasan mengapa harus mendatangkan buruh dari Cina? Karena pintu masuk masuk mereka secara resmi harus ada izin dari Kemenaker. Tak bisa datang kerja dengan liar,” tegas tokoh asal Muna, Sulawesi Tenggara tersebut.
Bahkan menurutnya, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) juga harus dimintai klarifikasinya tentang hal ini. Hal ini berdasarkan informasi jumlah mereka yang tak sedikit dengan perjalanan jauh sampai ke ujung timur Indonesia, disinyalir kuat ada pihak yang mengkoordinasikan.
Laode Ida memberikan analisanya bahwa bisa jadi kasus impor buruh dari Cina ini bagian dari kerja mafia tenaga kerja luar negeri. Prakteknya dilakukan secara diam-diam dan manipulasi dokumen kerap dilakukan.
“Konon, dan ini harus dicheck and recheck kebenarannya, para wanita pekerja seks asal luar negeri termasuk dari Cina, terus mengisi tempat hiburan di Jakarta hingga sekarang. Pihak Kemenaker dan imigrasi terus saja membiarkannya. Bukti adanya peran tenaga kerja yang begitu berpengaruh dan sekaligus ‘meniadakan langkah pengawasan pihak yang berwenang’ karena berhasil dipengaruhi oleh uang.” beber Laode.
Jika impor tenaga kerja asing kian merajalela hingga masuk ke pelosok nusantara dengan jenis kerja yang berbeda, menurutnya wajib ditindaklanjuti pihak-pihak terkait termasuk DPR RI yang hingga kini terkesan abai terhadap isu sensitif ini.
“Pihak DPR pun tak menunjukkan kepeduliannya terhadap isu dan masalah buruh impor ini. Padahal jika hal itu terus dibiarkan, maka bukan mustahil akan merangsang instabilitas sosial seperti keributan di tingkat lokal, termasuk penolakan bernuansa etnik,” tutupnya. (bm/bti)
