JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Refleksi 2022 & Outlook 2023 pada Senin (26/12/2022) menyampaikan bahwa plafon KUR Tahun 2023 adalah sebesar Rp 460 T. Hal ini berarti ada kenaikan dibandingkan plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp 373,17 T.
Menurut Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, hal tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku ekonomi kerakyatan khususnya UMKM dan para PKL di tengah ancaman krisis ekonomi, energi dan pangan serta ketidakpastian situasi global sehingga bisa membuat sektor UMKM mampu bertahan, maju, berkembang dan jadi pilar utama ekonomi nasional.
“Tapi yang lebih mendasar adalah penyaluran KUR ini harus tepat sasaran (efektif) dan efisien, serta tidak boleh disalahgunakan jelang Pemilu 2024 demi kepentingan kelompok tertentu,” ujar Ali Mahsun pada cakrawarta.com, Selasa (27/12/2022).
“Sampaikan hak rakyat hingga ke tangan rakyat. Dan jangan pernah mengambil hak rakyat walau sekecil apapun,” imbuhnya mengutip pesan Gus Maksum dari Ponpes Lirboyo yang disampaikan padanya pada 1994 silam.
Ali Mahsun menyambut baik plafon KUR tahun 2023 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang baru bisa mencapai Rp 373,17 T.
“Sebuah daya ungkit dan adrenalin yang cukup besar untuk kebangkitan sektor UMKM. Menjadi daya pengungkit ekonomi rakyat pasca Pandemi Covid-19,” tukas dokter ahli kekebalan tubuh tersebut.
Oleh karena itu, alumnus FK UB dan UI ini menegaskan bahwa KERIS yang menaungi 104 organisasi sebagai anggota akan mengambil peran utama dalam penyaluran KUR 2023 dan mengawal serta melakukan pengawasan sehingga tepat sasaran.
“Hak rakyat atas subsidi bunga KUR di APBN 2023 adalah sangat besar. Tentunya harus sampai ke tangan pelaku ekonomi rakyat. Pada UMKM. Tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, juga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis,” pungkas pria yang juga Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia itu.
(bm/bus/bti)
