JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Rahman Sabon Nama, membela hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberlakukan tarif impor nol persen untuk sejumlah komoditas strategis asal Amerika Serikat. Menurutnya, keputusan berani ini menunjukkan keberpihakan nyata Presiden kepada rakyat di tengah tekanan ekonomi nasional.
“Kebijakan nol persen ini memang membuat negara tidak mendapatkan pemasukan dari pajak impor. Namun, pilihan Presiden Prabowo jelas: lebih baik mengutamakan perlindungan rakyat ketimbang mengejar pendapatan negara dari pajak,” tegas Rahman dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Seperti diketahui, setelah negosiasi tim ekonomi kabinet menemui jalan buntu, Presiden Prabowo mengambil alih diplomasi dagang secara langsung. Hasilnya, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump, Indonesia berhasil menurunkan tarif impor produk ekspornya ke Amerika dari 32% menjadi hanya 19%, salah satu yang terendah di ASEAN.
Sebaliknya, Indonesia justru menyepakati tarif impor nol persen untuk beberapa produk strategis asal Amerika, seperti gandum, kedelai, minyak, dan pembelian 50 unit pesawat Boeing.
Kebijakan ini sempat menuai kritik dari sejumlah pengamat ekonomi dan politik. Mereka menilai keputusan tersebut terlalu berani di tengah kondisi dalam negeri yang berat, dengan meningkatnya angka pengangguran, daya beli masyarakat yang rendah, dan jumlah penduduk miskin yang bertambah.
Namun, menurut Rahman, keputusan Presiden Prabowo diambil berdasarkan pertimbangan strategis jangka pendek. “Jika tetap dikenakan pajak impor, maka biaya produksi di sektor riil akan melonjak. Harga barang naik, inflasi tak terkendali, dan rakyat kecil akan jadi korban. Ini keputusan sulit, tapi rasional,” ujarnya.
Rahman juga menilai keberhasilan Prabowo memangkas tarif impor produk RI ke AS sebagai kemenangan diplomasi luar negeri. “Ini buah kematangan Presiden Prabowo dalam membaca situasi global. Keputusan ini akan mendorong sektor industri bergerak, membuka lapangan kerja, dan menahan inflasi,” kata alumnus Lemhannas RI itu.
Terkait pembebasan tarif impor untuk pesawat Boeing, Rahman menegaskan kebijakan itu bertujuan memperluas akses transportasi udara murah. “Transportasi murah akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pesawat bukan hanya alat transportasi, tapi instrumen integrasi bangsa,” jelasnya.
Meski demikian, Rahman meminta pemerintah memberi penjelasan rinci terkait pajak lain yang biasa dikenakan, seperti PPN 10% dan PPN Bea Masuk 40% dalam pembelian pesawat. “Apakah semuanya dibebaskan? Ini penting agar publik tidak bingung dan isu ini tidak memicu kegaduhan,” pintanya.
Rahman mengakhiri pernyataannya dengan menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. “Negara harus berpihak kepada rakyat, bukan semata mengejar pajak. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah keputusan sulit, tapi benar.” (*)
Editor: Abdel Rafi
