Jakarta, – Demam berdarah dengue atau dikenal dengan DBD sedang meningkat kasusnya, khususnya di Jakarta. Menurut keterangan Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia Jakarta Barat, tercatat hingga Selasa (26/3/2024) di wilayah Jakbar tercatat mencapai 716 kasus dan merupakan yang tertinggi di DKJ Jakarta.
Menurut Ketua REKAN Indonesia Jakbar, Hendra, tingginya angka kasus DBD di Jakarta Barat membuktikan bahwa walikota Jakarta Barat tidak serius dalam kerja.
“Walikota Jakarta Barat tidak serius dalam penanggulangan atau menekan angka kasus DBD,” ujar Hendra dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (31/3/2024).
Hendra menyebutkan bahwa dibanding walikota lainnya, yang langsung bertindak cepat, walikota Jakarta Barat malah terkesan santai.
“Harusnya walikota Jakarta Barat sigap dan bergerak cepat untuk mengkoordinasikan jajarannya dalam menyikapi tingginya angka DBD di Jakbar,” tegas Hendra.
Hendra menegaskan bahwa Walikota Jakarta Barat harusnya bisa segera mengkoordinasikan bidang kesra, kemasyarakatan dan SDM, Asisten pemerintahan dan kesra, Asisten administrasi umum, Kepala suku dinas kesehatan beserta jajarannya, Kaban Linmas kota Jakarta Barat, Camat dan Lurah untuk bergerak bersama-sama menanggulangi tingginya angka demam berdarah.
“Berdasarkan data kami, banyak perumahan mewah dan perkantoran elit di Jakarta Barat yang tak tersentuh untuk diperiksa jentik nyamuknya,” jelas Hendra.
Hendra menilai padahal potensi jentik di perumahan mewah itu lumayan besar dimana mereka memiliki jambangan bunga di pekarangannya, aquarium, dispenser, kolam ikan dan kolam renang.
Hendra mengungkapkan, kesulitannya adalah ijin yang ketat dan cenderung menolak jika akan diperiksa jentik nyamuk, sehingga butuh peran Walikota agar perumahan mewah dan perkantoran elit bisa diperiksa jentik nyamuknya.
“Walikota harus pro aktif! Jangan pasif! Butuh terobosan dalam menyempurnakan PSN di Jakarta Barat,” tegas Hendra.
Karena itu, Hendra mengingatkan Walikota Jakarta Barat untuk segera mengeluarkan himbauan kepada warga di perumahan mewah dan perkantor elit.
“Walikota Jakarta Barat harus segera mengeluarkan himbauan agar warga di perumahan mewah dan perkantoran elit bisa menjadi jumantik mandiri,” pungkas Hendra.
(an/rafel/bti)
