Pemerintah meluncurkan program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencerdaskan anak bangsa. Tujuannya mulia yakni memberi nutrisi optimal agar generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di era global. Miliaran rupiah digelontorkan, infrastruktur dibangun, menu diracik oleh ahli gizi. Namun, belum tuntas perdebatan soal pengadaan sepeda motor tanpa tender, perhatian publik kembali tersedot pada perkara lain yakni kaos kaki. Pengadaan kaos kaki bagi pelaksana program MBG dengan nilai yang dinilai fantastis memicu polemik di ruang publik. Apa relevansinya dengan upaya mencerdaskan anak? Pertanyaan itu layak diajukan dengan kepala dingin.
Pertama-tama, penting menempatkan persoalan ini dalam konteks yang utuh. Program MBG, yang digaungkan sebagai salah satu pilar kebijakan pemerintah saat ini, bertujuan memastikan setiap anak sekolah negeri dan PAUD memperoleh makan siang bergizi gratis. Program ini terinspirasi dari keberhasilan di sejumlah negara, seperti Brasil melalui Bolsa Família atau India dengan Mid-Day Meal Scheme, yang terbukti meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menekan malnutrisi. Di Indonesia, MBG diharapkan menjadi katalis bagi kemajuan pendidikan nasional. Dengan anggaran tahunan yang mencapai ratusan triliun rupiah, program ini mencakup pengadaan dapur, bahan makanan, tenaga kerja, hingga distribusi logistik dimana semuanya demi satu tujuan yaitu anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas.
Dalam kerangka itulah pengadaan kaos kaki muncul. Belakangan terungkap adanya pengadaan kaos kaki untuk ribuan pelaksana MBG mulai dari petugas dapur, pengantar makanan, hingga koordinator lapangan, dengan harga satuan yang menuai sorotan. Perbandingan dengan harga pasar memunculkan kesan ketimpangan. Total anggaran yang mencapai miliaran rupiah memantik reaksi publik, terutama di media sosial. Di balik berbagai respons yang bernada jenaka, tersimpan kekhawatiran serius tentang tata kelola anggaran publik.
Secara administratif, kebutuhan tersebut bukan tanpa dasar. Pelaksana program bekerja di lapangan, di dapur dengan suhu tinggi, serta dalam proses distribusi yang kerap menempuh jarak jauh dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Kaos kaki menjadi bagian dari perlengkapan kerja untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan, sekaligus mencegah gangguan kesehatan ringan. Dalam dokumen pengadaan, item ini masuk sebagai atribut seragam yang mendukung standar operasional. Dengan demikian, pos ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak relevan.
Persoalan muncul ketika publik mempertanyakan prioritas dan proporsionalitas. Mengapa aspek seperti ini tampak menonjol di tengah keluhan mengenai kualitas menu dan distribusi makanan? Sejumlah laporan di lapangan menunjukkan variasi menu yang terbatas, serta kendala distribusi di daerah terpencil. Data Kementerian Pendidikan juga memperlihatkan bahwa cakupan program belum merata. Dalam situasi seperti itu, pengeluaran untuk item penunjang, yang sekecil apa pun porsinya dalam total anggaran, mudah dibaca sebagai simbol ketidakefisienan.
Dalam perspektif yang lebih luas, MBG adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Berbagai studi menunjukkan bahwa perbaikan gizi anak berkontribusi signifikan terhadap kemampuan kognitif dan produktivitas di masa depan. Indonesia masih menghadapi tantangan stunting yang berdampak langsung pada proses belajar. Karena itu, setiap komponen pendukung program seharusnya ditimbang secara cermat: apakah benar memberi nilai tambah yang sepadan?
Di sinilah pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Mekanisme pengadaan melalui e-katalog sejatinya dirancang untuk menjamin keterbukaan dan efisiensi. Namun, praktik di lapangan kerap memunculkan persepsi sebaliknya. Publik berhak mengetahui dasar penentuan harga, proses pemilihan penyedia, serta pengawasan yang dilakukan. Tanpa itu, kepercayaan terhadap program akan tergerus, meski tujuan kebijakan tetap mulia.
Tidak dapat diabaikan pula bahwa isu ini berkembang dalam konteks politik. Kritik dari berbagai pihak menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perdebatan semestinya tidak berhenti pada saling tuding, melainkan mendorong perbaikan sistem. Hasil audit yang menunjukkan catatan tertentu perlu ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar dijadikan bahan polemik.
Dalam skenario ideal, setiap komponen program termasuk hal-hal kecil seperti perlengkapan kerja, menjadi bagian dari rantai kebijakan yang efisien. Pelaksana bekerja dengan layak, distribusi berjalan lancar, dan anak-anak menerima makanan bergizi secara konsisten. Dampak lanjutannya bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, jika persoalan tata kelola dibiarkan, risiko yang lebih besar dapat muncul. Dengan anggaran yang sangat besar, program ini menuntut disiplin pengelolaan yang tinggi. Tanpa itu, tujuan besar bisa tereduksi oleh persoalan teknis yang seharusnya dapat dihindari sejak awal.
Karenanya, perdebatan tentang kaos kaki mengingatkan kita pada satu hal mendasar bahwa kebijakan publik tidak hanya diukur dari niat baik, tetapi juga dari ketepatan pelaksanaannya. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap prioritas harus jelas, dan setiap keputusan harus berpijak pada kepentingan utama yaitu masa depan anak-anak Indonesia.(*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar FST Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan UNAIR
