JEMBER – Terkait polemik kebijakan terbaru pemerintah dalam hal ini melalui Full Day School (FDS), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi sekolah untuk menerapkan program pendidikan karakter lima hari sekolah atau FDS tersebut.
“Ini untuk kedua kalinya ingin saya sampaikan (yang masih ditanyakan) mengenai lima hari sekolah. Perlu saya sampaikan, perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Jadi tidak ada keharusan full day school. Supaya diketahui,” ujar Jokowi seusai membagikan 1.725 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMPN 7 Jember, Minggu (13/8/2017) siang.
Meski demikian, mantan walikota Solo itu tetap memberikan izin kepada sekolah-sekolah yang telah menerapkan kebijakan full day school. Namun dengan syarat, kebijakan tersebut harus diterima oleh masyarakat dan para tokoh agama setempat.
“Yang selama ini enam hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah sampai lima hari. Yang sudah lima hari dan itu kalau memang diinginkan oleh semua pihak ya silakan diteruskan. Kalau diinginkan oleh masyarakat dan ulama silakan,” tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya banyak pihak menolak konsep FDS. Salah satu yang paling getol adalah ormas Nahdlatul Ulama (NU). Di berbagai daerah terjadi aksi penolakan dari elemen warga NU. Bahkan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menyatakan akan menyerahkan massa aksi untuk menolak konsep FDS yang lebih besar dari jumlah massa aksi 212.
(bus/bti)