JAKARTA – Kasus Dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Sumatera Utara yang diduga juga turut menyeret nama Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo (sebelum menjabat adalah kader Nasdem) sepertinya tidak mendapat perhatian serius dari pihak Istana.
Padahal kasus ini justru mencoreng nama baik Istana sekaligus memberikan tamparan yang sangat keras bagi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan semangat Nawa Cita yang dicanangkannya sendiri dalam Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Demikian disampaikan Kordinator Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan (GEMPUR), Hardi Ahmad saat memimpin aksi depan Istana Negara, Senin (18/1/2016).
“Kasus ini semestinya sudah mendapat respon dari aparat penegak hukum, namun mereka terkesan lamban dan sepertinya menunggu instruksi dari Istana, maka seharusnya Jokowi menunjukan komitmennya untuk bersama-sama dengan KPK untuk dapat menangkap dan mengadili para pelaku atas adanya pemufakatan jahat para koruptor ‘Papa Minta Jatah SKPD’ dan ‘Papa Minta USD 20ribu’,” ujar Hardi Ahmad saat dijumpai di tengah ratusan masa aksi yang hadir.
Jokowi sambung Hardi Ahmad, harus jeli mencermati kasus ini karena jelas mencoreng komitmen supremasi hukum dalam program Nawa Cita.
“Tetapi ironisnya kasus korupsi ini justru dari Kejaksaan Agung, dimana diduga kuat Surya Paloh memerintahkan HM Prasetyo untuk menghentikan proses hukum korupsi Dana Bansos Sumut,” imbuhnya.
Menurut Hardi, Jokowi harus mampu bersihkan para koruptor uang rakyat dari lingkungan koalisi partai pendukung dan bersihkan koruptor dari Kabinet Kerja dengan segera mencopot HM Prasetyo dari jabatannya.
“Jokowi harus memberikan perlindungan hukum dan perlindungan politik kepada KPK agar berani menetapkan Surya Paloh dan HM Prasetyo sebagai tersangka dalam kasus ‘Papa Minta SKPD’ dan ‘Papa Minta USD 20ribu’ ini,” pungkas Hardi.
(bti)
