Tuesday, April 16, 2024
HomeEkonomikaEWI Desak Presiden Evaluasi Rizal Ramli Terkait Blok Masela

EWI Desak Presiden Evaluasi Rizal Ramli Terkait Blok Masela

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean.

JAKARTA – Blok Masela yang kaya akan cadangan gas alam dinilai masih butuh waktu lebih lama untuk bisa menyumbang pemasukan ke APBN. Penyebabnya adalah ulah internal kabinet yang dinilai bertingkah seperti anak kecil berebut mainan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean kepada cakrawarta.com di Jakarta, Senin (18/1/2016).

“Sangat disayangkan kabinet khususnya Menko Maritim dengan Menteri ESDM tidak bisa akur dan sepaham terkait keputusan nasib Masela apakah dibangun onshore atau offshore. Entah mengapa Menko Maritim merasa berhak menentukan nasib Masela padahal kementerian teknis adalah Mentri ESDM,” ujar Ferdinand dengan nada penuh keheranan.

Menurut Ferdinand, jika mengacu pada konsep Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim mengerti posisinya seharusnya Rizal Ramli harus mendukung pengembangan kemaritiman bukan malah mengabaikan maritim dan ingin fokus ke darat.

“Ini aneh menurut kami, Menko Maritim tapi tidak berpihak pada pengembangan maritim. Ada apa dengan Rizal Ramli? Jangan-jangan hanya ingin tampil beda dari yang sudah ada. Ini berbahaya jika seorang Menko mengabaikan tugas pokoknya mengembangkan kemaritiman,” imbuh Ferdinand.

Dari kajian EWI, menurut Ferdinand, konsep pembangunan Blok Masela dengan sistem offshore justru akan mendorong kemajuan maritim karena akan semakin banyak kapal yang beroperasi di wilayah timur Indonesia dan mendistribusikannya ke wilayah lain.

Disamping akan mendorong kemaritiman, pola offshore dinilai pihak EWI juga lebih cepat pembangunannya, lebih murah investasi dan operasionalnya. “Dengan tiga poin ini saja, sangat aneh ketika Menko Maritim menolak pengembangan kemaritiman dengan membangun fasilitas produksi Blok Masela secara offshore,” paparnya dengan nada meyakinkan.

Bagi Ferdinand, jika dibandingkan dengan onshore, kemungkinan pembebasan tanah untuk jalur pipa yang panjangnya ratusan kilometer tidak akan selesai hingga jabatan Rizal Ramli berakhir serta biaya investasi lebih tinggi dan butuh waktu lebih lama.

“Maka dari itu, kami sarankan kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi Rizal Ramli karena tidak mendukung konsep kemaritiman yang diusung Presiden,” pungkasnya.
(fh/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular