Sunday, May 12, 2024
HomeEkonomikaJika Pemerintahan Jokowi Tak Mampu Beli Saham Freeport, EWI Akan Inisiasi Dana...

Jika Pemerintahan Jokowi Tak Mampu Beli Saham Freeport, EWI Akan Inisiasi Dana Publik

Lokasi Penambangan Freeport di Papua Barat. (foto: istimewa)
Lokasi Penambangan Freeport di Papua Barat. (foto: istimewa)

JAKARTA – Divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 10,46% yang akhirnya sesuai tenggat batas akhir kemarin (14/1/2016) disampaikan juga oleh Freeport Indonesia kepada pemerintah melalui kementerian ESDM yang diterima Dirjen Minerba.

Direktur Eksekutif Energy Watch (EWI), Ferdinand Hutahaean mengapresiasi divestasi saham yang ditawarkan senilai USD 1,7 M mengacu pada perkiraan harga saham Freeport. Namun menurut Ferdinand, sebelum menjawab secara secara resmi kepada Freeport, pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas penawaran tersebut.

“Pemerintah harus mengaudit sisa cadangan saat ini ditambang yang dikuasai Freeport supaya ada penilaian yang objektif dan jernih terhadap nilai divestasi yang ditawarkan. Karena menurut kami ditengah menurunnya harga komoditi dan anjloknya garga saham Freeport, nilai USD 1,7 M itu kemahalan,” ujar Ferdinand kepada cakrawarta.com di Jakarta, Jumat (15/1/2016).

EWI menilai sikap pemerintah yang saat ini masih juga belum jelas apakah mampu membeli divestasi saham Freeport tersebut memunculkan pertanyaan yang sangat besar.

“Mengapa pemerintah terkesan mendeklarasikan diri ke publik tidak punya uang untuk beli divestasi saham tersebut? Adakah ini akal-akalan agar divestasi tersebut jatuh ke tangan keserakahan? Sepertinya pemerintah sedang membuat sebuah skenario yang mengesankan pemerintah tidak punya uang maka divestasi tersebut harus dijual lewat IPO dan akhirnya jatuh ke tangan keserakahan yang selama ini berburu rente di kontrak karya Freeport,” papar Ferdinand dengan nada tegas.

Jika memang pemerintah tidak punya uang, Ferdinand menyatakan pihak EWI akan menginisiasi pengumpulan dana publik untuk membeli divestasi tersebut.

“Kami siap inisiasi pengumpunan dana dari publik jika memang pemerintahan Jokowi tidak punya dana,” tegas Ferdinand.

Bahkan menurut EWI ada langkah lain jika benar tidak ada dana yakni pemerintah bisa gunakan dana lembaga-lembaga lain untuk diinvestasikan seperti dana Haji atau Askes yang nilainya lebih dari cukup untuk membeli divestasi tersebut.

“Pemerintah jangan menunjukkan pura-pura tidak mampu demi memuluskan satu rencana yang tidak baik. Ini saatnya kita tunjukkan bangsa ini bukan bangsa yang lemah,” pungkas Ferdinand.

(bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular