Sunday, July 14, 2024
spot_img
HomePolitikaIstri Panglima TNI: Di Tahun Politik Istri Prajurit Ojo Neko Neko! 

Istri Panglima TNI: Di Tahun Politik Istri Prajurit Ojo Neko Neko! 

Istri Panglima TNI dan sekalligus Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Veronica Yulis Prihayati atau kerap disapa Ny. Vero Yudo Margono (kiri) dalam suatu acara beberapa waktu lalu. Ia meminta istri para prajurit tidak neko-neko di tahun politik demi memastikan netralitas TNI di Pemilu 2024. (foto: istimewa)

JAKARTA – Menjelang tahun politik dan menghadapi pemilu tahun 2024, sebagai Istri Panglima TNI dan selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Vero Yudo Margono menekankan kepada seluruh para istri prajurit agar tetap ingat status suami, turut berupaya dalam menjaga netralitras TNI.

Ketum Umum Dharma Pertiwi mengatakan, upaya tersebut dapat dilakukan dengan istri prajurit tidak “neko-neko”, ikut mendukung salah satu calon dan bahkan sampai ikut-ikutan menghujat sana-sini layaknya buzzer politik.

Penekanan Ny. Vero ini tentunya dapat memberikan harapan kepada masyarakat untuk lebih optimis menjelang Pemilu 2024, sehingga masyarakat juga akan semakin percaya kepada TNI yang netral dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

“Agar para istri tetap fokus mendukung karier suami untuk mengabdi kepada negara. Jangan sampai karena kelalaian istri ikut-ikutan berpolitik, karier suami jadi rusak sehingga merugikan keluarga sendiri“, terang Ny. Vero Yudo Margono.

Dengan penekanan tersebut, diharapkan perjalanan tahun politik dan pelaksanaan pesta demokrasi 2024 akan lancar tanpa konflik yang beresiko sehingga terhindar dari potensi memecah belah bangsa.

Hiruk pikuk ini tak pelak akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bernegara dan lapisan masyarakat serta dikhawatirkan berdampak di TNI, terutama di kalangan keluarga besar TNI.

Pernyataan Ketua Umum Dharma Pertiwi ditegaskan dengan penekanan Panglima TNI, bahwa pada Pemilu 2024 nanti, TNI harus netral, TNI memiliki badan intelijen yang memantau anak buahnya, sehingga anggota TNI tidak bisa mencari celah untuk berpolitik praktis.

Pernyataan Panglima TNI tersebut cukup melegakan, mengingat betapa pentingnya kenetralan aparat pada pemilu yang diselenggarakan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Meskipun keluarga TNI memiliki hak politik untuk berpartisipasi pada pemilu, namun tidak etis jika ikut secara terang-terangan mendukung bahkan mengkampanyekan salah satu partai maupun capres yang berkompetisi, karena dapat ditafsirkan oleh masyarakat sebagai dukungan TNI kepada salah satu peserta pemilu.

Hal tersebut sedikit banyak tentunya dapat mempengaruhi pilihan masyarakat, yang berimbas pada dipertanyakannya netralitas TNI sehingga tidak berdampak negatif pada citra TNI.

(hut/bus)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terbaru

Most Popular